Kapolri Suyudi Bertemu Menko Polkam Dudung, Laporkan Perkembangan Kasus Penyadapan hingga Kericuhan di Yogya

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kapolri Bertemu Menko Polkam Dudung Abdurachman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan nasional, termasuk tindak lanjut penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan penanganan kericuhan di Yogyakarta.

Dalam pertemuan itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan mengenai sejumlah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi perhatian pemerintah.

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengungkapkan, laporan Kapolri mencakup berbagai persoalan, mulai dari kejahatan siber lintas negara, narkotika, tindak kriminal, hingga perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Beliau melaporkan tentang perkembangan situasi. Banyak hal yang dilaporkan, baik itu masalah online scam yang baru-baru ini terjadi di Filipina, kemudian masalah kejahatan atau kriminal lainnya, termasuk narkoba, ini juga dilaporkan dan bahkan tadi juga proses tindak lanjut penyidikan kasus penyadapan,” kata Dudung seusai pertemuan.

Penyidikan Dugaan Penyadapan Jadi Perhatian

Perkembangan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan tersebut.

Kasus yang turut dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya itu masih menjadi perhatian publik. Dalam pertemuan tersebut, Suyudi disebut melaporkan proses tindak lanjut penyidikan yang sedang berjalan.

Meski demikian, Dudung tidak memerinci tahapan penyidikan maupun perkembangan terbaru terkait pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut.

Penyampaian laporan itu menunjukkan bahwa penanganan dugaan penyadapan tetap masuk dalam agenda koordinasi keamanan antara Polri dan pemerintah.

Dudung Minta Slogan Polisi Bersama Masyarakat Diimplementasikan

Selain membahas persoalan keamanan, Dudung juga mengingatkan Kapolri agar slogan “Polisi Bersama Masyarakat” tidak berhenti sebagai pesan kelembagaan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan kepolisian.

Menurutnya, kedekatan Polri dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dudung juga menekankan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu mendapat pengawalan dari seluruh unsur terkait, termasuk Korps Bhayangkara.

“Program prioritas Bapak Presiden juga yang tentunya harus dikawal, tidak serta-merta dari kelembagaan yang berwenang, tetapi kepolisian juga harus memonitor sejauh mana kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan, ancaman, atau dampak dari program itu terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Ia menilai, pengawasan terhadap program pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga perlu memperhatikan potensi gangguan keamanan maupun dampak sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

Ekonomi dan Papua Masuk Perhatian Keamanan

Dudung turut mengingatkan sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi ke depan, termasuk kondisi ekonomi dan perkembangan keamanan di Papua.

Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan serta lebih cermat menyaring informasi yang beredar, terutama informasi yang berpotensi memicu provokasi dan mengganggu stabilitas nasional.

“Saya berharap kepada masyarakat, saya imbau kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi ini, dan kemudian tetap juga bahwa informasi-informasi dari mana pun, ya, baik dari luar maupun dari dalam yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, harus betul-betul tersaring dengan jernih,” ujar Dudung.

Ia menambahkan, informasi menyesatkan yang disebarkan untuk memprovokasi masyarakat harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Sehingga kalau misalnya ada informasi-informasi yang menyesatkan atau memprovokasi yang kemudian akhirnya mengganggu stabilitas keamanan, ini harus bisa dikendalikan baik secara pribadi, kelompok, maupun organisasi,” sambungnya.

Kericuhan di Yogyakarta Turut Dilaporkan

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Kapolri menyampaikan sejumlah perkembangan situasi kamtibmas kepada Menko Polkam.

Selain kasus dugaan penyadapan, laporan tersebut juga mencakup penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum, termasuk insiden kericuhan yang terjadi di Yogyakarta.

Isir menjelaskan, Polri tetap berkomitmen memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun, tindakan yang mengarah pada kerusuhan dan pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan.

“Ada beberapa dinamika terkait dengan upaya harkamtibmas yaitu pengelolaan berbagai penyampaian pendapat di muka umum, di mana Polri tetap memberikan ruang dan melayani penyampaian pendapat di muka umum, namun penegakan hukum terhadap para penumpang atau pelaku yang kemudian melakukan rusuh, itu pun tegas. Kejadian di Yogya, salah satu contohnya,” papar Isir.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Polri dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar aturan.

Judi Online dan Narkotika Jadi Sasaran Penindakan

Isir juga menegaskan bahwa Polri akan melanjutkan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang menjadi perhatian pemerintah.

Sejumlah persoalan yang disebut menjadi fokus di antaranya perjudian daring atau judi online dan peredaran narkotika.

Menurutnya, upaya menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui pengamanan kegiatan masyarakat, tetapi juga melalui penegakan hukum terhadap kejahatan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Pertemuan Kapolri dengan Menko Polkam tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam merespons perkembangan keamanan nasional. Sejumlah isu yang dibahas memperlihatkan bahwa agenda kamtibmas tidak hanya menyangkut penanganan tindak kriminal, tetapi juga pengawalan program pemerintah, pengelolaan aspirasi publik, serta antisipasi terhadap potensi gangguan stabilitas sosial dan politik.

Komentar