Oleh: Samuel F. Silaen
Pengamat Politik
JurnalPatroliNews | JAKARTA – Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri membuka persoalan serius mengenai penggunaan kewenangan institusi negara, keamanan kepala negara, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tidak hanya menyangkut persoalan teknis penggunaan perangkat elektronik. Di dalamnya terdapat pertanyaan mendasar mengenai siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan, siapa yang menerima informasi, dan untuk kepentingan apa aktivitas tersebut dilakukan.
Lebih jauh, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan adanya dinamika politik di balik perkara tersebut. Apakah persoalan ini sepenuhnya merupakan penyalahgunaan kewenangan individu, atau terdapat persoalan relasi kekuasaan yang lebih luas di lingkungan pemerintahan?
Pertanyaan tersebut layak diajukan. Namun, jawabannya harus dibangun berdasarkan bukti, bukan prasangka atau spekulasi politik.
Dari Dugaan Penyadapan Menuju Persoalan Akuntabilitas Negara
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Ketiga nama yang diumumkan adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan berikutnya, penyidik menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Penyidik menyampaikan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.
Menurut keterangan penyidik, aktivitas yang diduga bermasalah itu berlangsung pada periode 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan catatan elektronik atau file log pada Oktober 2026.
Sasaran yang disebut dalam pengungkapan perkara mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang mengoperasikan perangkat penyadapan. Bagaimana sistem tersebut dapat digunakan? Siapa yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan? Apakah terdapat rantai komando? Dan siapa saja yang berpotensi memperoleh atau mengakses hasil pemantauan?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui penyidikan yang menyeluruh.
Perlu ditegaskan, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Ketika Persoalan Hukum Bersinggungan dengan Relasi Kekuasaan
Perkara ini juga menarik perhatian karena berlangsung di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran yang lahir dari dukungan berbagai partai politik, organisasi, relawan, tokoh, dan kelompok masyarakat.
Dalam proses pemenangan politik, berbagai kekuatan dapat berkumpul karena memiliki tujuan yang sama. Namun, setelah pemerintahan terbentuk, kepentingan dan orientasi setiap kelompok tidak selalu identik.
Ada kelompok yang mengutamakan kesinambungan kebijakan, ada yang menghendaki perubahan, sementara pihak lain mungkin memiliki harapan mengenai peran dan pengaruh dalam pemerintahan.
Dinamika semacam itu bukan sesuatu yang asing dalam politik. Akan tetapi, persoalannya menjadi serius apabila perbedaan kepentingan diduga melibatkan penggunaan instrumen negara di luar ketentuan hukum.
Di sinilah pertanyaan mengenai kontrak politik Prabowo-Gibran menjadi relevan untuk dibahas secara hati-hati.
Apakah terdapat komitmen politik formal maupun informal di antara kelompok-kelompok yang mendukung kemenangan pasangan tersebut? Jika ada, bagaimana kesepakatan itu dijalankan setelah pemerintahan terbentuk?
Apakah terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan yang membuat sebagian pihak merasa kehilangan pengaruh? Ataukah dugaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan perkara penyadapan dan persoalannya semata-mata merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan?
Sampai saat ini, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa dugaan penyadapan tersebut merupakan akibat pelanggaran kontrak politik atau konflik di antara kelompok pemenangan.
Namun, pertanyaan mengenai hubungan antara kekuasaan, loyalitas, dan penggunaan kewenangan tetap layak menjadi bagian dari pengawasan publik.
Sebab, loyalitas politik tidak boleh menggantikan kepatuhan terhadap hukum. Aparat negara bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau kedekatan personal.
LIMS dan Pertanyaan tentang Rantai Komando
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah penggunaan Lawful Interception Management System atau LIMS.
Secara prinsip, teknologi intersepsi dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum sepanjang dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan persyaratan hukum yang berlaku.
Masalah muncul ketika perangkat tersebut diduga digunakan tanpa prosedur yang semestinya.
Karena itu, penyidikan tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang melakukan akses atau memasukkan nomor telepon ke dalam sistem. Penelusuran harus menjangkau seluruh proses pengambilan keputusan dan pengendalian perangkat.
Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab:
- Siapa yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan penggunaan LIMS?
- Siapa yang menentukan nomor telepon atau pihak yang menjadi sasaran pemantauan?
- Apakah setiap aktivitas memiliki dasar permohonan dan dokumen administrasi yang sah?
- Siapa yang dapat mengakses hasil intersepsi?
- Apakah terdapat pihak lain yang menerima, menyimpan, atau memanfaatkan informasi tersebut?
- Bagaimana mekanisme penghapusan data dan siapa yang menyetujuinya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan pertanggungjawaban tidak berhenti pada pelaksana teknis apabila penyidikan menemukan adanya pihak lain yang turut berperan.
Namun, penelusuran rantai komando juga harus didasarkan pada alat bukti dan keterangan yang dapat diuji. Tidak boleh ada pihak yang dianggap terlibat hanya karena memiliki jabatan, hubungan kedinasan, atau kedekatan politik dengan orang yang sedang diperiksa.
Isu Kontrak Politik Tidak Boleh Menjadi Tuduhan Tanpa Bukti
Dalam politik, kesepakatan tidak selalu dituangkan dalam dokumen tertulis. Komitmen dapat terbentuk melalui komunikasi, pertemuan, konsolidasi, dan kesepahaman antarkelompok.
Akan tetapi, kesepakatan politik harus dibedakan dari kontrak hukum. Tidak setiap janji atau komitmen politik otomatis menjadi perjanjian yang dapat dituntut secara hukum.
Karena itu, pembicaraan mengenai dugaan kontrak politik yang tidak terpenuhi harus didukung bukti konkret, seperti dokumen, rekaman komunikasi yang sah, kesaksian pihak terkait, atau keterangan lain yang dapat diverifikasi.
Tanpa bukti tersebut, tuduhan mengenai adanya kesepakatan yang dilanggar hanya akan memperluas spekulasi dan berpotensi mengaburkan persoalan utama.
Yang lebih penting adalah memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.
Perbedaan kepentingan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan perangkat negara secara melawan hukum.
Jangan Berhenti pada Istilah Oknum
Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta proses hukum kasus dugaan penyadapan berjalan objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada hari yang sama, Istana mengumumkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap perkembangan perkara. Namun, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui keputusan administratif atau penyebutan bahwa dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum.
Apabila penyidikan menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan lebih dari satu orang, seluruh peran harus diungkap secara proporsional berdasarkan alat bukti.
Penyidik juga perlu menjelaskan bagaimana sistem pengawasan internal bekerja, bagaimana akses terhadap perangkat intersepsi diberikan, dan mengapa dugaan penyimpangan tersebut dapat berlangsung.
Penegakan hukum harus menjangkau siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa mempertimbangkan jabatan, pangkat, hubungan politik, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Lima Hal yang Perlu Dipastikan Pemerintah dan Penegak Hukum
Menurut saya, terdapat lima agenda penting yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan perkara ini.
Pertama, mengungkap konstruksi perkara secara transparan. Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai dugaan tindak pidana, kronologi, dan peran masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.
Kedua, menelusuri rantai komando dan penerima informasi. Penyidikan perlu memastikan siapa yang memberikan perintah, mengoperasikan sistem, menyetujui tindakan, serta pihak yang berpotensi menerima hasil pemantauan.
Ketiga, melakukan audit independen terhadap LIMS. Pemeriksaan harus mencakup tata kelola akses, pencatatan aktivitas, pengamanan data, mekanisme persetujuan, serta prosedur penghapusan informasi.
Keempat, menjamin proses hukum bebas dari intervensi. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap pihak yang memiliki jabatan tinggi atau hubungan dengan kelompok politik tertentu.
Kelima, memberikan perlindungan kepada pihak yang terdampak. Mereka yang diduga menjadi sasaran penyadapan maupun saksi yang memberikan keterangan harus memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum.
Lima agenda tersebut penting agar penyelesaian perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban kelembagaan.
Prabowo dan Tanggung Jawab Menjaga Institusi Negara
Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan negara.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh publik, pemerintah perlu memastikan bahwa penanganannya tidak menjadi arena persaingan politik.
Jika benar ditemukan penyalahgunaan perangkat intersepsi, persoalannya bukan sekadar konflik antarindividu atau perbedaan loyalitas. Hal itu menyangkut perlindungan hak warga negara, keamanan komunikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi pengawasan memiliki batas kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Negara tidak boleh membiarkan teknologi yang seharusnya mendukung penegakan hukum berubah menjadi instrumen untuk kepentingan di luar hukum.
Siapa yang Diuntungkan dari Perkara Ini?
Pada akhirnya, publik tidak hanya ingin mengetahui siapa yang diduga melakukan penyadapan. Masyarakat juga berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, bagaimana informasi dikumpulkan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan apakah ada pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Apakah perkara ini murni persoalan penyalahgunaan kewenangan? Apakah terdapat dinamika kepentingan di lingkungan pemerintahan? Apakah ada hubungan dengan persaingan pengaruh di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya berada dalam satu barisan pemenangan Prabowo-Gibran?
Semua pertanyaan itu perlu diuji melalui bukti dan proses hukum. Tidak boleh ada kesimpulan mengenai keterlibatan tokoh atau kelompok tertentu hanya berdasarkan kedekatan, sejarah hubungan, atau dugaan persaingan politik.
Bagi saya, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini bukan sekadar berapa banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ukurannya adalah sejauh mana proses hukum mampu mengungkap peristiwa secara utuh, memastikan pertanggungjawaban setiap pihak, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa terulang.
Kemenangan politik bukanlah hak kepemilikan kelompok tertentu atas negara. Kekuasaan merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Mereka yang pernah berdiri dalam satu barisan politik dapat memiliki perbedaan pandangan setelah pemerintahan terbentuk. Namun, apa pun dinamika yang terjadi, hukum harus tetap menjadi batas bagi setiap tindakan.
Pertanyaan mendasarnya bukan siapa yang paling berjasa dalam pemenangan politik, melainkan apakah seluruh kekuatan yang berada di dalam pemerintahan bersedia tunduk pada aturan yang sama.
Sebab, ketika instrumen negara diduga digunakan di luar kewenangannya, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antarelite, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara dan masa depan demokrasi Indonesia.
Komentar