JurnalPatroliNews – Jakarta – Peristiwa keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Cianjur usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuai perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, turun langsung ke lapangan untuk menjenguk para korban yang tengah dirawat di fasilitas kesehatan setempat pada Rabu (23/4/2025).
Dalam kunjungannya, Dadan menyampaikan empati mendalam kepada para siswa dan orang tua mereka. Ia menegaskan bahwa kesehatan anak-anak adalah tanggung jawab utama negara.
“Saya memahami kegelisahan orang tua. Anak-anak adalah aset bangsa, dan keselamatan mereka tidak bisa ditawar,” ucapnya.
BGN saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan. Pengujian dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat, dan hasilnya diharapkan keluar dalam satu minggu ke depan.
“Kami memilih untuk tidak berspekulasi sebelum hasil resmi keluar. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan penanganan medis terbaik dan menjadikan insiden ini sebagai bahan refleksi untuk perbaikan menyeluruh,” ujar Dadan.
Meski sistem pengolahan makanan MBG sejauh ini telah mengacu pada standar keamanan pangan, evaluasi besar-besaran tetap akan dilakukan. BGN berencana menelaah ulang seluruh rantai penyediaan—mulai dari kualitas dapur produksi, pengelolaan bahan makanan, hingga mekanisme distribusi ke sekolah.
“Langkah penguatan sistem akan dilakukan menyeluruh, termasuk pelatihan ulang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kami tidak hanya ingin menanggapi kasus ini, tetapi membangun ekosistem pangan sekolah yang aman dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa sejumlah siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan usai menikmati menu MBG pada Senin, 21 April 2025. Dampaknya, dapur penyedia makanan di wilayah tersebut untuk sementara waktu menghentikan aktivitas produksi.
Menanggapi kejadian ini, DPR RI turut bersuara. Anggota Komisi IX, Nurhadi, menilai peristiwa ini sebagai sinyal serius bagi pemerintah, terutama BGN, untuk segera membenahi program MBG yang dianggap belum sepenuhnya aman.
“Fakta bahwa ini bukan insiden pertama adalah alarm nyata. Harus ada pembenahan dari hulu ke hilir: mulai dari kualitas bahan makanan, prosedur distribusi, hingga sistem pengawasan keamanan pangan,” tegas Nurhadi.
Komentar