JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku, bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku, menerima dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kemenko PMK untuk mempercepat penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Saat ini, baru Kota Ambon dan Kota Tual yang sudah menyelenggarakan KKS.
Advokasi yang digelar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah dalam membentuk kelembagaan dan forum KKS, serta memahami tantangan dan peluang dalam implementasinya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, menyebutkan bahwa salah satu prasyarat KKS adalah menuntaskan masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
UNICEF juga menyoroti masalah kesehatan lingkungan di Maluku, dengan hanya 35% desa yang bebas dari buang air besar sembarangan, dan hanya 2,9% rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak.
Dalam acara tersebut, berbagai panel materi, diskusi, dan pemaparan praktik baik dilaksanakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mencapai Kota Sehat.
Melalui acara ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membentuk kerangka kelembagaan dan Forum KKS serta menyusun rencana tindak lanjut untuk mempercepat implementasi program KKS di Maluku.
Komentar