JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut subsidi senilai Rp 80 miliar untuk layanan transportasi Batik Solo Trans (BST) dan feeder BST mulai tahun 2025.
Pencabutan subsidi ini menuai protes dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang menganggap keputusan tersebut akan berdampak besar pada anggaran daerah dan masyarakat.
Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, pencabutan subsidi Kemenhub akan sangat memberatkan karena Pemkot Solo harus menanggung beban anggaran yang besar untuk mempertahankan operasional BST.
“Kami sangat keberatan dengan keputusan Kemenhub. Angkutan massal seperti BST sangat diandalkan masyarakat, terutama pelajar dan warga umum,” ujar Teguh pada Minggu (29/9).
BST selama ini menjadi andalan bagi siswa sekolah dan masyarakat umum di Solo dan sekitarnya. Dengan dihentikannya subsidi, Teguh khawatir tarif angkutan BST akan melonjak dan membebani masyarakat, terutama kalangan pelajar yang mengandalkan transportasi ini untuk ke sekolah.
“Tarif yang mahal akan memberatkan siswa kurang mampu, dan nasib karyawan BST juga terancam jika subsidi ini tak bisa di-cover oleh Pemkot,” tambahnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Solo, Taufiq Muhammad, mengungkapkan bahwa keputusan ini tak hanya berlaku di Solo, tetapi juga di kota-kota lain yang menjadi bagian dari program Buy The Service Kemenhub, termasuk Medan, Denpasar, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya.
“Kami masih memohon agar subsidi ini bisa diperpanjang, karena minat masyarakat terhadap transportasi umum semakin meningkat,” jelas Taufiq.
Program Buy The Service Kemenhub yang dikenal dengan nama Teman Bus, hadir sejak 2020 dan kini melayani transportasi massal di 10 kota di Indonesia. Namun, dengan pencabutan subsidi ini, Pemkot Solo harus mencari solusi agar layanan transportasi tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.
Komentar