JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan alokasi subsidi transportasi di RAPBN 2025 tetap aman setelah mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI untuk penambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun. Dalam keterangannya, Budi menekankan bahwa tidak ada pengurangan subsidi transportasi di bawah pemerintahan baru.
“Kami berterima kasih kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Keuangan yang memahami bahwa kekurangan anggaran lebih banyak untuk subsidi, baik itu untuk sektor udara, laut, darat, maupun kereta api,” ungkap Budi setelah rapat dengan Komisi V DPR RI pada Jumat (20/9/2024).
Dengan tambahan anggaran ini, total alokasi untuk Kementerian Perhubungan di tahun 2025 meningkat dari Rp24,7 triliun menjadi Rp31,45 triliun. Meskipun demikian, Menhub mengakui bahwa tambahan tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh program prioritas kementeriannya. “Kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Total penambahan anggaran Rp6,69 triliun tersebut akan dialokasikan untuk pemenuhan enam unit eselon I di Kementerian Perhubungan, termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Badan Kebijakan Transportasi.
Dengan komitmen ini, Menhub memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlangsungan subsidi transportasi yang telah ada pada tahun sebelumnya. Penambahan anggaran diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan.
Komentar