JurnalPatroliNews | Jakarta — Kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengalami penurunan pada tahun kedua pemerintahan. Kajian agregat PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional dari 30 lembaga mencatat rata-rata kepuasan di kalangan lembaga survei anggota Persepi turun dari 79,2 persen pada Oktober–Desember 2025 menjadi 54,4 persen pada Juli–September 2026.
Temuan tersebut menggambarkan perubahan penilaian masyarakat setelah periode awal pemerintahan yang ditandai tingkat kepuasan relatif tinggi. Markdata juga melaporkan penurunan pada agregat survei probabilitas nasional yang mencakup lembaga di luar Persepi, dari 80,4 persen menjadi 63,1 persen.
Dalam kajiannya, Markdata mengidentifikasi tekanan ekonomi rumah tangga, khususnya harga kebutuhan pokok dan energi, sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan melemahnya kepuasan publik. Namun, angka agregat tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan perbedaan periode, metode, dan karakteristik survei yang dihimpun.
Direktur Eksekutif Markdata, Faisal Arief Kamil, menyebut perjalanan dua tahun pemerintahan memperlihatkan perubahan penilaian masyarakat yang cukup besar.
“Dua tahun pemerintahan ini terbelah menjadi dua cerita. Tahun pertama adalah masa bulan madu dengan kepuasan di atas 80 persen. Tahun kedua, dukungan itu terkikis sekitar 25 poin, dan penyebab utamanya bukan politik, melainkan harga kebutuhan pokok,” kata Faisal.
Tekanan ekonomi rumah tangga di tengah pertumbuhan ekonomi
Markdata menyoroti adanya perbedaan antara sejumlah indikator makroekonomi dan pengalaman ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dalam kajian tersebut, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 dan 5,29 persen pada Triwulan II-2026. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 dilaporkan sebesar 8,07 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,68 persen.
Di sisi lain, kajian itu menyebut Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia turun dari 127,7 menjadi 118,1. Markdata juga menyoroti tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai bagian dari konteks ekonomi yang berkembang sepanjang 2026.
Menurut Faisal, indikator makro tidak selalu menggambarkan secara langsung pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“PDB dan angka kemiskinan adalah agregat nasional. Warga merasakan ekonomi dari harga beras, BBM, LPG, cicilan, dan kesempatan kerja, dan pada 2026 keempatnya memburuk bersamaan,” ujarnya.
Kajian tersebut membagi penurunan kepuasan ke dalam dua fase. Fase pertama terjadi pada Februari–Maret 2026, ketika gejolak pasar modal dan kenaikan inflasi menjadi perhatian. Markdata mengutip survei SMRC yang mencatat penurunan kepuasan dari 81,2 persen menjadi 66,4 persen pada periode tersebut.
Fase kedua berlangsung pada Mei–Agustus 2026. Dalam periode ini, kajian menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi, kelangkaan LPG 3 kilogram, dan pelemahan rupiah. Markdata juga menyebut survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 mencatat kepuasan sebesar 44,5 persen.
Perbedaan hasil survei semakin lebar
Selain penurunan rata-rata kepuasan, Markdata menemukan rentang hasil antar-lembaga survei semakin lebar. Menurut kajian tersebut, rentang yang pada awal 2025 sekitar 9 poin meningkat menjadi 44 poin pada Juli–September 2026.
Markdata menyebut hasil Tempo Data Science berada di angka 37 persen, sedangkan LKPI mencatat 80,7 persen. Di antara lembaga anggota Persepi, angka kepuasan yang dilaporkan SMRC dan Arus Survei Indonesia berada pada rentang 51,1–57,6 persen.
Perbedaan hasil tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan metodologi setiap survei, termasuk penyusunan pertanyaan, moda wawancara, karakteristik responden, dan waktu pengumpulan data. Perbandingan antar-lembaga tidak selalu dapat dilakukan secara langsung apabila metode dan definisi indikatornya berbeda.
“Selisih sebesar itu bukan lagi variasi sampel, melainkan soal kuesioner, moda wawancara, dan house effect. Pembaca sebaiknya membandingkan tren dalam satu lembaga, bukan tingkat antar-lembaga,” kata Faisal.
Dukungan terhadap program tidak selalu sejalan dengan kepuasan pelaksanaan
Kajian Markdata juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan agar program tersebut dilanjutkan dilaporkan masih berada pada kisaran 61–78 persen responden. Namun, kepuasan terhadap pelaksanaannya disebut stagnan di rentang 50–56 persen.
Markdata turut mencatat perubahan alasan responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan. Menurut kajian tersebut, proporsi responden yang puas dan menyebut MBG sebagai salah satu alasan turun dari 72 persen pada Januari 2025 menjadi 11–16 persen pada Agustus 2026. Program itu juga mulai disebut sebagai salah satu alasan ketidakpuasan.
“Publik tidak meminta MBG dihentikan. Publik meminta pelaksanaannya dibenahi,” ujar Faisal.
Program Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi perhatian dalam laporan tersebut. Markdata menyebut program itu dikenal luas, tetapi memperoleh skor pelaksanaan 2,1 dari skala 10. Angka tersebut merupakan temuan yang dilaporkan dalam kajian dan perlu dibaca sesuai metodologi pengukuran yang digunakan.
Persepsi arah bangsa dan demokrasi ikut berubah
Perubahan penilaian publik, menurut Markdata, tidak hanya terlihat pada kepuasan terhadap pemerintahan. Kajian tersebut menyebut proporsi masyarakat yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar turun dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 47,7 persen berdasarkan survei SMRC pada Oktober 2026.
Kepuasan terhadap jalannya demokrasi juga dilaporkan turun dari 62 persen menjadi 39,7 persen dalam periode tujuh bulan yang disebutkan dalam kajian. Meski demikian, laporan tersebut mencatat bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak otomatis berarti masyarakat menginginkan pergantian pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.
Markdata mengutip survei Median pada April 2026 yang menyebut 67 persen responden menolak wacana pelengseran presiden.
“Publik kecewa, tetapi belum menginginkan perubahan di luar jalur konstitusi. Ini ruang yang masih dimiliki pemerintah, dan ruang itu menyempit,” kata Faisal.
Stabilitas harga menjadi tantangan memasuki tahun ketiga
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Markdata menilai pemulihan kepuasan publik perlu ditopang stabilisasi harga pangan dan energi, perbaikan pelaksanaan program prioritas, serta kepastian kebijakan ekonomi. Pendekatan tersebut dinilai lebih penting daripada sekadar memperkenalkan program baru.
Laporan itu menekankan bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah bukan hanya melalui capaian makroekonomi, tetapi juga dari dampak kebijakan terhadap pengeluaran dan kehidupan rumah tangga sehari-hari.
“Pemerintah tidak lagi dinilai dari janji, melainkan dari harga beras, BBM, dan LPG,” ujar Faisal.
Markdata menyatakan laporan lengkap kajian tersebut tersedia mulai Selasa (20/10/2026) melalui situs resminya. Temuan-temuan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap perubahan opini publik, sekaligus pengingat bahwa interpretasi hasil survei perlu memperhatikan sumber data, metode penelitian, dan konteks ekonomi yang melatarbelakanginya.
Komentar