JurnalPatroliNews, Makassar- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU 18 tahun 2017 tentang perlidungan pekerja migran Indonesia sekaligus diskusi bersama antara badan perlindungan pekerja migran indonesia  dengan seluruh bupati/walikota se provinsi sulawesi selatan. (14/6/2021).
Acara ini dibuka oleh Anggota DPR Ashabul Kahfi. Dirinya menejelaskan saat ini banyak pekerja migran yang rela jauh dari keluarga untuk mencari nafkah walau dengan resiko yang besar.
“Banyak juga yang pulang membawa penderitaan baik berupa cacat fisik maupun cacat mental. Padahal pekerjaan ini membawa banyak devisa buat negara” Ujar Ashabul.
Dirinya menjelaskan akar permasalahan dari Pekerja Migran Indonesia saat ini adalah karena mereka tidak memiliki keterampilan dan sertifikat, sehingga posisi tawar dari mereka menjadi kurang baik.Kedua tingkat pendidikan mereka kurang baik.
“Mereka tidak punya perlawanan hukum.karena buta dokumen atau
tidak memiliki dokumen sama sekali.
Menurut Ashabul Kahfi Pemerintah Desa adalah substansi yang paling berpengaruh terhadap Pekerja Migran Indonesia ini.Seharusnya ada Pelatihan yang memadai terhadap para calon Pekerja Migran Indonesia, agar nanti ketika berangkat mereka ada Keterampilan.
“Banyak Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ilegal karena rumitnya pengurusan dokumen dan panjangnya alur kepengurusan.Oleh karena itu hal ini dimanfaatkan oleh beberapa Sindikat yang memakai jasa palsu dengan iming-iming untuk memberangkatkan mereka dengan cepat.Kita harus memberantas sindikat itu.”tandanya.
Selain itu, Ashabul Kahfi menjelaskan tidak hanya penegakan hukum tapi juga penegakan budaya tanpa memandang dari mana bangsa yang dihadapi. Harus mengusahakan agar para pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.
Selanjutnya Bapak Beni Rhamdani Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan terima kasih atas sambutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kehadiran BP2MI di Sulawesi Selatan.
“Ini adalah Transformasi baru BP2MI, dahulu pekerja kita disebut TKi.Ini konotatif.kalau sudah disebut tki , dianggap ini pekerja sektor ringan”ujarnya.
Pekerja Migran Indonesia adalah pejuang devisa yang telah menyumbangkan Pertahunnya 159 M kepada devisa negara.
“Oleh Karena itu saat ini
Kewenangan BP2MI sudah diatur oleh negara sehingga ada pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”tambahnya.
Kepala BP2MI ini juga menjelaskan bahwa dahulu perlindungan pekerja migran indonesia hanya ketika sudah berada di negera penempatan, Tapi sekarang semua telah tercover baik sebelum berangkat maupun setelah berangkat secara perlindungan hukum maupun sosial.
“Kami dorong dari tingkat desa ada Sosialisasi UU no. 18/2017 agar mengawal Pekerja Migran Indonesia secara prosedural, Bahkan di beberapa daerah bukan hanya membuat Perda saja tetapi dibuatkan Peraturan Gubernur.” ujar beliau
Dirinya berharap dengan kunjungan di Sulawesi Selatan ini bisa merepresentasikan kehadiran negara dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan agat segera diciptakan Perda atau Pergub yang melindungi.Saat Ini Sulawesi Selatan ada di peringkat ke 15 dalam sumbangan Pekerja Migran terbanyak di indonesia, Dengan pilihan terbanyak plan action worker.”sambungnya.
Mereka yang sudah terdaftar otomatis tercover perlidungan negara maka dari itu ibarat dari ujung rambut sampai kaki sudah terlindung oleh negara, jika mereka bermasalah maka akan dilindungi secara hukum oleh negara bahkan ada beberapa yang dapat bantuan hukum berupa pengacara oleh negara.Untuk mereka yang sakit, maka negara menanggung seluruh pengobatan dari awal sampai selesai dan terjamin, bagi mereka yang meninggal negara menjamin pemulangan jenazah sampai depan pintu rumah tanpa terjebak masalah regulasi di negara majikan.” Ujar beliau
” Bp2mi memiliki simbol merah putih karena tunduk pada kepentingan negara dan kepentingan pekerja migran, Berusaha untuk memberantas mafia dan melakukan hukim yang tidak hanya tajam diluar tapi tajam di dalam juga.Jika ada oknum internal yang melakukan calo, maka akan kami sikat habis”kata beliau
Beni menjelaskan kebutuhan pekerja migran terbanyak saat ini adalah kebutuhan 345 ribu tenaga di jepang. Negara baru mampu menempatkan 25 ribu pekerja.
“Mari kita dorong daerah membuat Mou dengan pemerintah jepang maupun BP2MI untuk kerjasama .ini.Jika terkendala masalah biaya saat pemberangkatan maka negara menyediakan sistem KUR dengan plafon pembayaran sesuai periode tertentu dengan maksimal dianggarkan 145 juta per kepala untuk kreditnya.” Sambungnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Bapak Abdul Hayat Gani.Beliau memberikan apresiasi dan dukungan terhadap BP2MI agar sering melakukan kegiatan di level kebupaten juga,karena daerah kurang perpanjangan tangan disana.
“Kami ingin selalu mendampingi dan melindungi pekerja sampai mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
Kami selalu mendukung bp2mi agar ssring melakukan kegiatan ke kabupaten,bukan hanya ke pusat karena kami kekurangan perpanjangan tangan disana.”ujarnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Antonius Benny Susetyo dalam hal ini menyatakan menyatakan bahwa indonesia mampu berkreasi jika kita bisa bergotong royong.Oleh karena itu keberhasilan sosialisasi ini bukan hanya bergantung pada BP2MI saja tetapi juga bekerjasama dan berkolaborasi dengan bank indonesia salah satunya .
Selain itu, Benny menegaskan kemampuan komunikasi harus dikembangkan sehingga nantinya bisa mempermudah untuk berkolaborasi.
“Kedepannya Pancasila diimplementasikan bukan hanya sebagai dimensi ideologi saja tetapi lebih kepada sebagai saran untjk melindungi kepentingan pekerja migran juga,”ujar Benny
Selanjutnya Benny berharap, semoga undang-undang yang ada sekarang ini bisa membuat aktualisasi pancasila bisa hadir untuk melindungi dehumanisme,melindungi dari mafia ,melindungi dari kepentingan pekerja.
“Kedepan kami berharap Pancasila menjadi dijadikan sebagai visi untuk bersinergi dalam pembangunan bersama.”tutup beliau.
(**/ay)
Komentar