Permintaan Anggaran Fantastis dari Kementerian HAM: Komisi XIII Tegaskan Pentingnya Efisiensi

JurnalPatroliNews – jakarta –Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memberikan tanggapan kritis terhadap permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta tambahan anggaran kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.

Dalam keterangannya pada Sabtu (26/10), Andreas menegaskan bahwa masalah ini harus terlebih dahulu dibahas di dalam internal pemerintahan, terutama karena Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran.

“Seharusnya menteri ini berkoordinasi dengan menteri koordinator dan membahas kebutuhan anggaran tersebut dalam rapat internal,” ujar Andreas.

Ia menekankan bahwa anggaran 2025 telah ditetapkan setelah pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR.

Permintaan Pigai dinilai kurang relevan, apalagi dengan adanya pemisahan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas.

Andreas juga menekankan bahwa setiap permintaan kenaikan anggaran yang signifikan dari satu kementerian dapat berdampak pada alokasi anggaran kementerian lain.

“Setiap penambahan anggaran pada satu kementerian pasti mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain yang juga membutuhkan dana, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya.

Meskipun Pigai mengklaim tambahan anggaran tersebut akan mendukung program prioritas Prabowo, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat, Andreas tetap mengingatkan pentingnya transparansi dan perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran.

Ia berpendapat bahwa peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diselaraskan dengan kebutuhan jangka panjang pemerintahan, termasuk ketahanan pangan dan penanganan kemiskinan.

Pigai sendiri menjelaskan bahwa anggaran tambahan diperlukan untuk melaksanakan tugas kementerian baru yang dipimpinnya, termasuk pembangunan kesadaran HAM di tingkat desa melalui program sosialisasi dan pendirian Universitas Hak Asasi Manusia.

Namun, Andreas menegaskan pentingnya perhitungan yang presisi dalam pengajuan anggaran yang ambisius tersebut.

Komisi XIII, yang baru dibentuk untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian di bawah pemerintahan Prabowo, memiliki ruang lingkup kerja dalam reformasi regulasi, hukum, dan HAM.

Komisi ini bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara dalam rangka memperkuat kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan di Indonesia.

Komentar