JurnalPatroliNews | Jakarta — Rencana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) memasuki tahap kajian lebih mendalam. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk menghitung kebutuhan pembiayaan sekaligus merumuskan tahapan penerapan kebijakan tersebut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pembentukan tim khusus merupakan tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Menurut Brian, pemerintah sebelumnya telah mulai menghitung berbagai komponen pendapatan yang selama ini menopang pembiayaan perguruan tinggi negeri, termasuk uang kuliah tunggal (UKT), jalur mandiri dan sumber pendapatan lainnya.
Perhitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran apabila biaya kuliah mahasiswa PTN ditanggung pemerintah. Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah opsi pembiayaan dan kemungkinan penerapan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas fiskal negara.
“Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” kata Brian.
Selain menghitung kebutuhan pembiayaan, pemerintah turut mempertimbangkan skema subsidi silang antara program sarjana dan pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi.
Prabowo Ingin Segera Direalisasikan
Brian mengatakan Presiden Prabowo menginginkan kebijakan penggratisan biaya kuliah dapat segera direalisasikan. Namun, pemerintah tidak akan langsung menerapkannya sebelum seluruh kebutuhan anggaran, skema pembiayaan dan tahapan pelaksanaan diperhitungkan.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan penghitungan kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di seluruh PTN sebagai bagian dari kajian awal. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai alternatif skema pendidikan tinggi gratis.
Atas arahan Presiden, kajian selanjutnya akan diperdalam melalui tim khusus yang dipimpin Pratikno.
Brian menyebut tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Tim juga akan memperinci kembali sejumlah angka yang telah dihitung pemerintah sebelum hasilnya disampaikan kepada Presiden.
“Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya,” kata Brian.
Target Kajian Dua Minggu hingga Satu Bulan
Pemerintah menargetkan tim khusus tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih terukur dalam waktu relatif singkat.
Brian memperkirakan hasil kajian lanjutan mengenai kebutuhan anggaran, pilihan skema dan tahapan penerapan dapat diperoleh dalam rentang dua minggu hingga satu bulan.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” tuturnya.
Dengan demikian, rencana kuliah gratis di PTN saat ini masih berada dalam tahap kajian dan penyusunan skema. Keputusan mengenai bentuk akhir, cakupan penerima manfaat, sumber pembiayaan serta tahapan penerapannya masih menunggu hasil pembahasan tim khusus dan keputusan pemerintah selanjutnya.
Komentar