JurnalPatroliNews | Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, kembali menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pidato politik lingkungan pada pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026), Megawati mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyampaikan pandangan mengenai perlunya pergantian Listyo Sigit.
Megawati menegaskan, pernyataannya tersebut bukan dilandasi rasa tidak suka atau persoalan pribadi, melainkan berkaitan dengan aturan.
“Buktinya, saya sekarang kepengin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong, bahwa itu Pak Sigit tuh udah waktunya diganti,” kata Megawati di hadapan kader PDIP.
“Benar, kan? Loh, saya tidak sirik, tidak benci, tapi apa, karena aturan,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh menjadi perhatian publik. Nama Listyo Sigit termasuk dalam daftar pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Megawati Soroti Keberanian Kader PDIP
Selain menyinggung persoalan Listyo Sigit, Megawati juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sebagian kader PDIP yang dinilainya kurang berani menyampaikan sikap ketika menghadapi persoalan politik.
Ia mempertanyakan sikap pihak-pihak yang mengaku sebagai bagian dari PDIP, tetapi memilih diam ketika dirinya mendapat serangan atau kritik.
Megawati bahkan menyindir para buzzer yang dinilainya tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.
“Saya bilang, ‘Mbok kamu tuh warga negara Indonesia apa bukan toh, ya? Dibayari piro toh, ya? Mbok kamu tuh ya yang berani, ngomongnya juga gitu dong. Katanya kamu orang PDI Perjuangan. Masa kalau ketumnya digituin diam-diam aja. Mesti saya sendiri yang jawab?’” tuturnya.
Menurut Megawati, keberanian menyampaikan pendapat harus menjadi bagian dari karakter kader partai. Ia tidak ingin kader hanya menunjukkan semangat melalui teriakan, tetapi tidak berani menyatakan sikap ketika menghadapi persoalan.
“Anak buah saya itu enggak berani, tahu enggak? Itu yang saya jengkel. Ngomong cuma teriak saja enggak berani, aduh gila nggak,” ucapnya.
Megawati kemudian menekankan pentingnya keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran dalam menjalankan perjuangan politik.
“Mesti punya keyakinan! Mesti punya keteguhan! Dengan itu harus ada apa? Keberanian untuk menyatakan kebenaran! Setelah itu kesabaran! Dan akhirnya, akhirnya apa? Satyam Eva Jayate! Kemenangan pasti benar! Kemenangan pasti datang!” ujarnya.
Mengaku Tidak Memiliki HP karena Pernah Disadap
Dalam pidato yang sama, Megawati juga menjelaskan kembali alasan dirinya tidak menggunakan telepon genggam.
Ia mengaitkan keputusan tersebut dengan pengalaman yang disebutnya sebagai penyadapan terhadap dirinya. Megawati mengatakan, dirinya kerap mendapat pertanyaan mengenai alasan tidak memiliki telepon genggam.
“Maka ibu-ibu kalau mau, waktu saya bilang ini kan banyak yang nanya, ‘Kok saya enggak punya ini? Ibu apa enggak punya HP?’ Lho, saya memang enggak punya HP. Memang enggak punya, kok. Kenapa? Saya kan bilang, ‘Oh ini viral, gitu.’ Bilangnya loh, karena saya orang yang disadap. Nah buktinya? Hayo!” ucapnya.
Pernyataan tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap isu penyadapan komunikasi tokoh-tokoh nasional, terutama setelah perkara yang melibatkan sejumlah mantan dan pejabat kepolisian mencuat ke ruang publik.
Kasus Dugaan Penyadapan Masih Berproses
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya telah ditangani aparat penegak hukum. Berdasarkan pemberitaan mengenai perkembangan perkara, penyidik Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif maupun mantan pejabat tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Untuk sementara, posisi tersebut dijalankan oleh Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas.
Meski demikian, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.
Pernyataan Megawati memperlihatkan bahwa perkara dugaan penyadapan tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum, tetapi juga telah memasuki ruang perdebatan politik nasional. Sorotan terhadap kepemimpinan, akuntabilitas aparat, serta perlindungan komunikasi pejabat negara kini menjadi bagian dari perhatian publik.
Komentar