JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) memperkuat peran sebagai ruang dialog strategis antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha. Penguatan tersebut dinilai penting untuk mengawal pembaruan regulasi sekaligus menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.
Pesan itu disampaikan Yassierli dalam acara Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menaker memberikan apresiasi atas berbagai capaian kelembagaan yang dinilai telah mendukung proses konsultasi dan perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Selama periode 2023–2026, LKS Tripnas melakukan restrukturisasi Badan Pekerja yang semula terdiri atas satu badan menjadi tiga bidang, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.
Perubahan struktur tersebut diarahkan untuk memperkuat pembahasan isu ketenagakerjaan agar lebih terfokus dan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
Hasilkan 41 Pokok Pikiran dan 20 Rekomendasi Strategis
Melalui struktur kelembagaan yang diperkuat, LKS Tripnas menghasilkan 41 pokok pikiran serta merumuskan 20 rekomendasi strategis yang disepakati dalam Sidang Pleno.
Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi lembaga dalam mempertemukan pandangan pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan pengusaha terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, LKS Tripnas juga menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Ahli Produktivitas bagi pekerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, serta kemampuan tenaga kerja dalam mendorong efisiensi dan produktivitas.
Kinerja kelembagaan tersebut turut didukung oleh sekretariat yang profesional serta fasilitas gedung yang memadai untuk menunjang kegiatan konsultasi, komunikasi, dan koordinasi tripartit.
Revisi UU Keselamatan Kerja Ditargetkan Dibahas 2027
Salah satu agenda besar yang menanti LKS Tripnas periode berikutnya adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Pemerintah menilai pembaruan regulasi tersebut diperlukan agar ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat menyesuaikan perkembangan teknologi, pola kerja, serta kebutuhan pelindungan pekerja di berbagai sektor.
Yassierli menyebut Komisi IX DPR RI telah menunjukkan komitmen untuk mendorong revisi regulasi tersebut. Pembahasan ditargetkan mulai dilakukan pada 2027.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menurutnya, proses penyempurnaan regulasi K3 membutuhkan keterlibatan seluruh unsur tripartit. Masukan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah diperlukan agar aturan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan keselamatan kerja sekaligus memperhatikan keberlangsungan kegiatan usaha.
Aturan Pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Prioritas
Selain revisi UU K3, agenda penting lainnya adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapat penugasan dalam proses penyusunan regulasi tersebut untuk aktif menyampaikan masukan dan pandangan.
Keterlibatan tripartit dinilai penting agar aturan pelaksana tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Penyusunan regulasi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk membangun kesepahaman mengenai arah kebijakan pelindungan tenaga kerja.
Dialog Tripartit Diharapkan Berlanjut
Menaker berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat mempertahankan capaian kelembagaan yang telah dibangun sekaligus memperkuat kualitas dialog dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Hubungan industrial yang sehat membutuhkan komunikasi berkelanjutan agar perbedaan kepentingan antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dapat dibahas melalui mekanisme konsultasi yang konstruktif.
Dengan demikian, LKS Tripnas tidak hanya berperan sebagai forum pertukaran pandangan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pelindungan tenaga kerja Indonesia.
Tantangan periode mendatang bukan hanya mempertahankan hasil kerja sebelumnya, melainkan memastikan rekomendasi dan kesepakatan tripartit dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi dunia kerja.
Komentar