JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen strategis untuk memperluas basis ekonomi rakyat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Program ini diarahkan untuk memperkuat distribusi kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat desa, serta membuka akses pemberdayaan ekonomi hingga tingkat lokal.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya mengembalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia agar lebih sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Menurut Ferry, pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya bertumpu pada mekanisme pasar dan kekuatan korporasi. Negara perlu hadir untuk memastikan masyarakat memiliki ruang lebih besar dalam kegiatan ekonomi produktif melalui prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan Ekonomi Pancasila.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat memberikan sambutan dalam Talkshow Forum Ekonomi dan Politik bertema “Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia” di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Selama 30 tahun terakhir, praktik perekonomian kita banyak bertumpu pada mekanisme pasar. Sekarang, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan ekonomi kembali diperkuat agar semakin sesuai dengan amanat UUD 1945,” ujar Ferry.
Tiga Fungsi Strategis KDKMP
Ferry menjelaskan, KDKMP dirancang memiliki tiga fungsi utama dalam membangun ekosistem ekonomi desa.
Pertama, menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi secara lebih dekat kepada masyarakat. Melalui pembangunan gudang dan gerai koperasi, pemerintah berupaya memperkuat infrastruktur distribusi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Skema tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi melalui kerja sama antara badan usaha milik negara (BUMN) dan koperasi desa.
“Dengan kehadiran KDKMP, rantai distribusi menjadi semakin efisien karena penyaluran dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat, melalui sinergi langsung antara BUMN dan Koperasi Desa,” tegasnya.
Kedua, KDKMP diproyeksikan menjadi off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat. Koperasi diharapkan mampu menampung, mengonsolidasikan, dan memasarkan produk unggulan desa, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Fungsi ini dinilai penting karena persoalan ekonomi desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi barang, tetapi juga kepastian pasar dan akses distribusi. Dengan koperasi sebagai penghubung, hasil produksi masyarakat diharapkan memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi.
Ketiga, KDKMP akan menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran tersebut mencakup distribusi bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta fasilitasi akses pembiayaan melalui koperasi desa.
Ketiga fungsi tersebut menempatkan KDKMP bukan sekadar tempat transaksi kebutuhan sehari-hari, melainkan sebagai simpul kegiatan ekonomi yang menghubungkan masyarakat, produsen, pemerintah, dan pelaku usaha.
Koperasi, BUMN, dan Korporasi Didorong Tumbuh Bersama
Dalam pemaparannya, Ferry menyebut Presiden Prabowo Subianto mendorong tiga pilar ekonomi nasional agar berkembang secara seimbang, yakni sektor korporasi, BUMN, dan koperasi.
Menurutnya, penguatan koperasi diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi.
“Kalau sebelumnya pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh korporasi, sekarang ketiga pilar ini kita dorong bersama agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Ferry mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 130 ribu koperasi dalam pembinaan Kementerian Koperasi. Koperasi-koperasi tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari produksi, distribusi, industri, hingga jasa keuangan.
Jumlah tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Namun, penguatan kelembagaan, kapasitas pengelolaan, akses pasar, dan tata kelola tetap menjadi faktor penting agar koperasi mampu beroperasi secara sehat dan berkelanjutan.
Pertamina Libatkan Masyarakat dalam Pengumpulan Minyak Jelantah
Dukungan terhadap pengembangan ekonomi berbasis masyarakat juga disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza.
Ia mengungkapkan, Pertamina bersama Kementerian Koperasi tengah mengembangkan inovasi pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mendukung upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Minyak jelantah ini akan menjadi kontribusi dari masyarakat ke ketahanan energi. Kita berusaha mengejar kemandirian energi antara lain dengan mengundang partisipasi masyarakat,” ujar Oki.
Inisiatif tersebut membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam rantai pengumpulan bahan baku yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan energi. Dalam skema ini, koperasi dapat berperan sebagai simpul pengumpulan sekaligus pengorganisasian partisipasi warga.
Tantangan KDKMP: Bukan Sekadar Membangun Gerai
Pengembangan KDKMP membawa agenda besar untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah koperasi, gudang, atau gerai yang dibangun.
Koperasi harus memiliki kemampuan manajerial, sistem pencatatan keuangan yang transparan, kepastian pasokan, jaringan pemasaran, serta sumber daya manusia yang kompeten. Fungsi sebagai penyerap hasil produksi juga membutuhkan kepastian pembeli dan mekanisme harga yang memberikan manfaat bagi anggota.
Di sisi lain, sinergi dengan BUMN dan pemerintah perlu dibangun dengan tata kelola yang jelas agar koperasi tetap memiliki kemandirian sebagai badan usaha milik anggota.
Melalui penguatan tiga pilar ekonomi nasional, pemerintah berharap koperasi dapat mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. KDKMP pun diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi, dari pusat-pusat industri hingga desa dan kelurahan.
Agenda tersebut pada akhirnya akan diuji melalui kemampuan koperasi memberikan manfaat nyata bagi anggotanya, memperkuat posisi produsen lokal, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif serta berkelanjutan.
Komentar