Maka, MenKopUKM menegaskan perlunya mentransformasikan UMKM agar lapangan kerja lebih berkualitas. Melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UMKM masih memiliki harapan adanya dorongan relokasi perusahaan atau investasi manufaktur datang ke Indonesia.
Saat ini, ujar Teten, cenderung masih belum maksimal. Dengan perkembangan teknologi smart factory dan IoT (Internet of Things) juga menyebabkan relokasi tidak terjadi.
“Rata-rata pabrik besar berinvestasi di Indonesia hanya enam orang yang bekerja, penyerapan lapangan kerja tak maksimal. Di sini bukan banyaknya lapangan kerja, justru produk consumer good-nya yang membanjiri pasar dalam negeri hingga 60 persen. Begitu masuk Indonesia impornya sebagian malah penyelundupan,” ucap MenKopUKM.
Menteri Teten menegaskan, pengembangan UMKM jangan hanya melahirkan pesaing baru, tetapi harus menciptakan ekonomi baru. Caranya, dengan banyak menggali potensi daerah apakah hasil kebun, tani, tambang atau kelautan yang bisa diolah dengan menggunakan teknologi. Menghasilkan barang setengah jadi dan menyuplai market luar negeri menjadi bagian supply chain dunia.
“KemenKopUKM juga terus berupaya agar UMKM terus berkembang melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk membangun industri berbasis UMKM,” ujarnya.
MenKopUKM menegaskan, ke depan, pola pikir pelaku UMKM harus diubah untuk bisa bertransformasi menjadi industrialisasi. “Kami punya instrumen koperasi untuk melakukan industrialisasi usaha mikro, dan menyiapkan koperasi modern, maupun koperasi multipihak untuk bisa mengkonsolidasi seluruh stakeholder yang ada di dalam sirkular ekonomi,” ujarnya.
Lintas Sektor
Sementara itu, di kesempatan yang sama juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Pengembangan UKM Lintas Sektor yang dilaksanakan pada 4-6 September 2024 di Palembang. Kegiatan ini mengundang seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Kepala Bidang yang menangani UKM di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Temmy Satya Permana mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mendukung perkembangan UKM melalui berbagai sektor.
“Seperti pembiayaan, pengembangan SDM, kemitraan rantai pasok, serta perluasan akses pasar, guna mewujudkan UKM Indonesia yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Komentar