Selain itu, kepastian hukum terkait hak atas tanah juga menjadi fokus utama. AHY menegaskan bahwa sertifikasi tanah bagi masyarakat harus diwujudkan untuk menghindari konflik pertanahan, termasuk yang disebabkan oleh mafia tanah.
“Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil, misalnya tanah mereka diserobot oleh mafia tanah. Ini harus kita tertibkan dan kita harus bertindak dengan tegas,” ungkap AHY.
AHY menambahkan bahwa kepastian hukum atas hak tanah akan mendorong hadirnya investasi di Indonesia. Menurutnya, elemen tata ruang dan tanah berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
“Investasi akan hadir jika ada kepastian hukum atas hak tanahnya. Oleh karena itu, tata ruang dan pengelolaan tanah memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi,” kata AHY.
Prioritas utama pemerataan pembangunan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tanah memegang peranan krusial dalam setiap aspek pembangunan, terutama sebagai fondasi utama bagi berdirinya infrastruktur yang kokoh. Sebagai upaya untuk mendukung hal ini, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berfokus pada pengaturan dan pemanfaatan tanah agar tetap produktif dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Komentar