JurnalPatroliNews – Tel Aviv -Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk memulai persiapan aneksasi Tepi Barat yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967.
Langkah ini diambil menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pada Januari 2025, yang diyakini akan mendukung klaim Israel terhadap wilayah yang dianggap oleh banyak negara sebagai bagian dari negara Palestina yang sah.
Pada Senin (11/11/2024), Smotrich menulis di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) bahwa 2025 akan menjadi tahun bagi Israel untuk mengklaim “kedaulatan” atas wilayah yang mereka sebut Yudea dan Samaria, nama alkitabiah untuk Tepi Barat.
Bezalel Smotrich menyatakan telah menginstruksikan Direktorat Permukiman dan Administrasi Sipil Kementerian Pertahanan untuk memulai persiapan teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan kedaulatan Israel di wilayah tersebut.
“Saya telah mengarahkan dimulainya pekerjaan profesional untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan guna menerapkan kedaulatan Israel atas Yudea dan Samaria,” kata Smotrich dalam pernyataannya.
Ia juga menambahkan keyakinannya bahwa Presiden Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Israel, akan mendukung langkah tersebut.
Menurut Smotrich, kebijakan ini mendapat dukungan luas dari koalisi penguasa Israel, yang juga sepakat untuk menentang pembentukan negara Palestina. “Satu-satunya cara untuk menghilangkan bahaya ini dari agenda adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria,” tegasnya.
Reaksi Palestina: Kecaman Keras
Langkah aneksasi yang diusulkan ini langsung mendapat kecaman keras dari Palestina. Juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menanggapi pernyataan Smotrich dengan mengecam niat Israel untuk mencaplok Tepi Barat.
Ia menyatakan bahwa langkah ini bertentangan dengan hukum internasional dan akan semakin memperburuk ketegangan di wilayah tersebut.
“Kami menganggap otoritas pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak kebijakan berbahaya ini,” ujar Abu Rudeineh. Ia juga menyoroti bahwa Amerika Serikat, dengan dukungan yang terus-menerus terhadap Israel, memiliki tanggung jawab moral atas situasi ini.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menyerahkan lebih banyak kendali atas Tepi Barat kepada Administrasi Permukiman yang dipimpin oleh Smotrich, memberinya kontrol lebih besar atas pembangunan dan penggunaan lahan di wilayah tersebut.
Sebagai Menteri Pertahanan, Smotrich memiliki pengaruh besar atas kebijakan permukiman di Tepi Barat, dan ia secara terbuka mendukung ekspansi permukiman Israel di wilayah yang diperebutkan tersebut.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel semakin memperkuat posisinya di Tepi Barat, meskipun perlawanan internasional dan penolakan keras dari Palestina terus meningkat.
Dengan pemilihan presiden AS yang akan datang, banyak yang memprediksi bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan semakin berpihak pada Israel, memperburuk ketegangan yang sudah ada antara kedua pihak.
Komentar