JurnalPatroliNews – Jakarta – Masalah akurasi perhitungan inflasi daerah mencuat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah modus yang dilakukan oleh oknum kepala daerah untuk memanipulasi data inflasi.
Langkah ini diduga dilakukan guna mengejar insentif atau bonus yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi daerah dengan capaian inflasi yang baik.
Saat menghadiri acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Tito menyampaikan bahwa beberapa kepala daerah mendekati Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah mereka untuk meminta data inflasi yang lebih rendah dari kenyataan.
“Modus baru dari beberapa kepala daerah adalah langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten atau kota, meminta agar angkanya dibuat lebih baik,” ungkap Tito, Kamis (3/10/2024).
Modus lainnya, lanjut Tito, adalah dengan mengintai lokasi survei inflasi BPS. Setelah mengetahui lokasi survei, para kepala daerah menggelar pasar murah di sana agar harga-harga terlihat lebih rendah selama proses survei berlangsung, sehingga angka inflasi terkesan menurun.
“Mereka hafal di mana saja BPS mengambil sampel, dan jika BPS tidak bisa diajak kerja sama, mereka akan menggelar pasar murah di lokasi survei untuk menurunkan angka inflasi,” kata Tito.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa BPS bekerja secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk kepala daerah.
Menurut Amalia, BPS memiliki metodologi yang ketat dan mengacu pada standar internasional dalam pengumpulan dan pengolahan data inflasi.
“BPS memiliki metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional, dan kami menjaga independensi dalam pengumpulan serta pengolahan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain,” jelas Amalia di Jakarta, beberapa waktu lalu (1/10/2024).
Ia juga menjelaskan bahwa metode sampling yang digunakan BPS sudah disesuaikan dengan standar statistik global, mencakup penentuan tempat, responden, dan waktu survei yang objektif.
“Angka yang kami hasilkan dapat dipertanggungjawabkan karena kualitas data kami terjamin oleh standar internasional,” tambah Amalia.
Terkait dengan modus kepala daerah yang menggelar pasar murah di lokasi survei BPS, Amalia menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya merupakan strategi pemerintah untuk menekan harga di daerah, bukan semata-mata untuk memanipulasi data inflasi.
“Operasi pasar murah adalah langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi, dan pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar,” ujarnya.
Komentar