JurnalPatroliNews | Jakarta – Mutasi Kapolri 2026 mencakup 25 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Dalam rotasi tersebut, dua jenderal bintang tiga, Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan, ditarik dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP) dan kembali mendapat jabatan di lingkungan Polri.
Kebijakan mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Berdasarkan surat telegram tersebut, Syahardiantono mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Sementara itu, Yuda Gustawan ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Sebelumnya, kedua perwira tinggi tersebut menjalankan penugasan di KSP. Penarikan mereka menjadi salah satu perubahan penting dalam rotasi personel Polri kali ini.
Mutasi tersebut berlangsung ketika publik tengah menyoroti penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Meski waktunya berdekatan dengan perkembangan perkara tersebut, belum ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa penarikan kedua jenderal dari KSP merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan penyadapan.
Jabatan Direktur Tipidter Bareskrim Berganti
Selain perubahan penugasan di Lemdiklat, Kapolri juga merotasi jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri.
Jabatan yang sebelumnya diemban Brigjen Pol. Moh. Irhamni kini dipercayakan kepada Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso.
Sebelum mendapat penugasan tersebut, Bismo menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Sementara itu, Irhamni mendapat penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Pergantian tersebut menjadi bagian dari perubahan struktur penugasan di lingkungan Bareskrim, terutama pada direktorat yang menangani tindak pidana tertentu.
Polri Sebut Mutasi Bagian dari Penyegaran Organisasi
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi terhadap 25 perwira merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan penguatan pelaksanaan tugas kepolisian.
Penempatan personel, menurut keterangan Polri, mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, integritas, serta prinsip meritokrasi.
Polri juga berharap para pejabat yang memperoleh penugasan baru dapat segera menyesuaikan diri dan memperkuat kinerja di lingkungan kerja masing-masing.
Rotasi ini menjadi perhatian karena mencakup sejumlah posisi strategis, termasuk penugasan di KSP dan jabatan direktur di Bareskrim Polri.
Di tengah proses penanganan perkara dugaan penyadapan Presiden, publik tentu menantikan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penyidikan serta pertanggungjawaban setiap pihak yang diperiksa.
Namun, keputusan mutasi dan proses hukum merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Mutasi jabatan merupakan kewenangan organisasi Polri, sedangkan pembuktian dugaan tindak pidana harus berjalan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Komentar