JurnalPatroliNews | Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai memproses dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta digelar pada Selasa (10/11/2026), sebagai bagian dari proses penegakan disiplin internal kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang tersebut. Ia menyebut pemeriksaan etik terhadap para terperiksa dilakukan secara bertahap dan dimulai dari Ahrie Sonta.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Div Propam Polri,” ujar Johnny kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, sidang kode etik tidak dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh pihak yang diperiksa dalam perkara tersebut.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” katanya.
Pelaksanaan sidang etik ini menjadi salah satu tahapan penanganan internal Polri, di samping proses penyidikan pidana yang berjalan di Bareskrim.
Empat Perwira Tinggi Berstatus Tersangka
Perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025–2026. Para tersangka diduga memerintahkan atau terlibat dalam penggunaan sistem penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyebut tindakan tersebut diduga tidak sesuai dengan tata cara penyadapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Sistem LIMS Jadi Bagian Penyidikan
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik juga mendalami penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan intersepsi atau penyadapan secara sah.
Menurut keterangan Bareskrim, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku. Penyidik juga menduga aktivitas tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain itu, polisi mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus ini terungkap setelah seorang petugas melaporkan dugaan penyimpangan tersebut pada 30 Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.
Tiga Tersangka Ditahan, Satu Belum
Dalam perkembangan sebelumnya, penyidik menyampaikan bahwa tiga dari empat tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami sakit pascastroke, sebagaimana disampaikan penyidik pada 5 November 2026.
Penyidik juga menguraikan dugaan keterlibatan masing-masing pihak, termasuk peran dalam proses pemberian izin penggunaan sistem dan penghapusan berkas hasil penyadapan. Seluruh uraian tersebut masih merupakan materi penyidikan yang harus diuji melalui proses hukum.
Proses Etik dan Pidana Berjalan dalam Jalur Berbeda
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyidik sebelumnya menyatakan perkara masih berada pada tahap awal penyidikan. Karena itu, pembuktian mengenai peran masing-masing tersangka, mekanisme penggunaan LIMS, pihak yang menjadi sasaran penyadapan, hingga dugaan penghapusan data masih harus didalami.
Sidang etik terhadap Ahrie Sonta menjadi bagian dari pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polri. Sementara itu, penentuan kesalahan pidana tetap menjadi kewenangan proses peradilan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan instrumen penyadapan yang semestinya digunakan berdasarkan prosedur dan kepentingan penegakan hukum. Transparansi proses pemeriksaan, kejelasan pertanggungjawaban, serta kepastian hukum menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
Komentar