JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi serius terhadap jalannya pemerintahan, mulai dari komposisi kabinet, polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ray menilai berbagai persoalan yang berkembang perlu direspons secara terbuka dan tidak dianggap sebagai kritik politik semata. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi salah satu aspek penting yang perlu dijaga pemerintah di tengah beragam tantangan nasional.
Dalam keterangannya di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Rabu (21/10/2026), Ray secara khusus meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap polemik Gibran yang menurutnya masih menunggu penyelesaian.
“Yang pertama adalah selesaikan dulu kasus Gibran. Semua orang menunggu. Jangan dipikir ini hanya masalah politik, ini juga berhubungan dengan kepercayaan publik,” ujar Ray.
Ia berpandangan, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan.
Ray Kritik Komposisi dan Penempatan Pejabat Kabinet
Selain menyoroti polemik Gibran, Ray meminta Prabowo mengevaluasi komposisi Kabinet Merah Putih, khususnya dalam penempatan pejabat pada posisi strategis.
Menurut Ray, pengisian jabatan menteri semestinya lebih mengedepankan profesionalitas, kompetensi, dan kesesuaian keahlian dengan bidang yang ditangani. Ia menilai pertimbangan politik tidak boleh mengesampingkan kebutuhan akan kemampuan teknis dalam menjalankan pemerintahan.
“Dari dulu kita mengingatkan betul-betul cari anggota kabinet yang profesional. Ini 80 persen kabinet kita partai, ketua umum partai. Ditempatkan bukan pada tempatnya,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ray terhadap komposisi kabinet dan penempatan pejabat. Ia mendorong agar evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap posisi pemerintahan diisi oleh sosok yang dinilai mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Evaluasi kabinet, menurut pandangan tersebut, menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah ketika menghadapi persoalan lintas sektor yang membutuhkan penanganan efektif.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Ikut Disorot
Ray juga menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kaitannya dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian publik.
Ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci bagaimana Raja Juli menjalankan pengelolaan sektor kehutanan. Namun, Ray menilai meluasnya karhutla perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di sektor tersebut.
“Saya melihat dia (Raja Juli) orang baik dengan idealisme yang cukup waktu dulu sama-sama ketika mau mendirikan PSI. Nah, dia ditempatkan di Menteri Kehutanan. Saya tidak tahu bagaimana Raja Juli ini mengelola hutan. Terbukti sekarang ada karhutla yang luas sekali,” tuturnya.
Atas dasar itu, Ray menyarankan Raja Juli mempertimbangkan pengunduran diri apabila merasa jabatan yang diembannya tidak sesuai dengan kapasitasnya.
Menurut Ray, sikap tersebut dapat menjadi contoh bagi pejabat publik dalam mengevaluasi tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi dengan posisi yang dijalankan.
Meski demikian, pernyataan Ray merupakan pandangan pribadi mengenai evaluasi jabatan. Penilaian terhadap kinerja kementerian tetap perlu mempertimbangkan data penanganan karhutla, pelaksanaan kebijakan, serta tanggung jawab berbagai instansi yang terlibat.
Respons Prabowo terhadap Kritik Jadi Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, Ray turut mengkritik cara Prabowo merespons berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat. Ia menilai kritik yang muncul semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai persoalan yang dapat dikesampingkan.
“Pak Prabowo responsnya terhadap situasi anggap enteng semua,” tegasnya.
Ray mengingatkan bahwa masukan dari masyarakat, akademisi, dan pengamat merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah perlu mencermati kritik berdasarkan substansi persoalan yang disampaikan.
Ia juga menghubungkan berbagai tantangan yang sedang dihadapi pemerintah dengan pentingnya melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
“Pada akhirnya alamlah yang memberi pelajaran kepada Prabowo. Kalau dia mengabaikan pernyataan-pernyataan yang ia sebut sebagai antek asing, londo ireng, pakar goblok dan seterusnya, di sini kita melihat alam mulai berbicara kepada Prabowo. Tinggal Prabowo saja yang melihat apakah ini isyarat atau ini hanya sekadar permainan,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan kritik Ray terhadap pendekatan pemerintah dalam menyikapi perbedaan pandangan dan persoalan nasional.
Kepercayaan Publik dan Penanganan Karhutla Jadi Sorotan
Sorotan Ray mencakup sejumlah persoalan berbeda, mulai dari polemik politik hingga tantangan pengelolaan lingkungan. Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti persoalan yang berkembang agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Di sektor kehutanan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas instansi, pengendalian sumber api, serta langkah pencegahan dan pemulihan wilayah terdampak.
Sementara itu, polemik politik dan evaluasi kabinet memerlukan penjelasan serta tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga terkait.
Bagi pemerintahan Prabowo, berbagai isu tersebut menjadi bagian dari tantangan dalam menjalankan pemerintahan. Adapun desakan evaluasi yang disampaikan Ray merupakan pandangan pengamat yang dapat menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai arah kebijakan dan kinerja pemerintah.
Komentar