JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pemindahan dan pembangunan di IKN. Ia menyatakan bahwa arahan tersebut dibagi menjadi dua periode utama: tahun 2025 dan tahun 2028.
Pada tahun 2025, fokus utama adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Basuki menjelaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Menteri PANRB, Rini Widyantini, untuk memastikan kesiapan pemindahan ini.
“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo, timelinenya ada dua tahap: 2025 dan 2028. Untuk 2025, sudah ada koordinasi dengan Menteri PANRB terkait kepastian kepindahan ASN,” kata Basuki di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Basuki menyatakan bahwa infrastruktur untuk mendukung pemindahan ASN, seperti hunian dan perkantoran, telah disiapkan.
“Sebanyak 47 tower hunian untuk ASN sudah siap, demikian pula perkantoran dan ekosistem kota yang didukung oleh Kemenko, seperti gerai-gerai yang mulai dibuka,” jelasnya.
Jumlah ASN yang akan dipindahkan bertahap, kata Basuki, akan disesuaikan dengan keputusan Menteri PANRB.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang tersedia saat ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan Kabinet Indonesia Maju dengan 36 kementerian, tetapi Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian akan membutuhkan tambahan hunian dan perkantoran.
Selanjutnya, fokus pada tahun 2028 adalah membangun infrastruktur legislatif dan yudikatif. Basuki menjelaskan bahwa pembangunan akan mencakup kantor dan hunian untuk institusi seperti DPR, DPD, MPR, serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Menyelesaikan arahan Presiden untuk pembangunan kantor dan hunian yudikatif serta legislatif pada tahun 2028, termasuk akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya,” ujar Basuki.
Komentar