JurnalPatroliNews – Jakarta – Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan Jakarta pada 24 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengajak para menteri untuk lebih berani dalam menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Prabowo menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kurang berkomitmen.
“Dari sekarang, mari kita lebih berani. Jangan ragu untuk memberi pelayanan terbaik kepada rakyat. Jika ada pejabat di bawah yang tidak memuaskan, segera laporkan dan kita ganti,” ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa tidak ada ASN yang kebal dari tindakan jika mereka tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk bangsa.
Salah satu fokus utama Prabowo adalah program penyaluran bantuan sosial. Untuk itu, ia membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mengawasi semua program perlindungan sosial, serta memastikan bantuan sampai kepada golongan masyarakat miskin.
Prabowo mengingatkan bahwa tujuannya bukan untuk mencampuri pekerjaan kementerian, tetapi untuk membantu mengatasi masalah dalam birokrasi yang sering dianggap rumit dan lambat.
“Mari kita jujur, birokrasi kita terkenal karena sering mempersulit kebutuhan rakyat. Banyak orang bertanya, mengapa harus sulit jika bisa mudah?” tegasnya.
Dalam pandangannya, keterlambatan dan kerumitan birokrasi sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Prabowo mengajak para menteri untuk lebih proaktif dalam mencari solusi atas berbagai bottleneck yang ada.
Dengan pernyataan ini, Prabowo berharap dapat mendorong perubahan positif dalam pelayanan publik, agar pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa ASN yang tidak memenuhi harapan sebaiknya tidak berfungsi dan lebih baik tidak bekerja daripada menghambat pelayanan.
Komentar