JurnalPatroliNews | Jakarta – Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap pembahasan di lingkungan DPR RI. Namun, pimpinan DPR belum menetapkan jadwal maupun langkah konkret untuk memproses usulan tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan dan menghimpun masukan dari fraksi-fraksi serta anggota dewan setelah pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027.
Menurut Puan, sejumlah masukan mengenai mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat telah diterima, termasuk selama masa reses. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pimpinan DPR menentukan tindak lanjut.
“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, pimpinan DPR tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. Laporan dan masukan dari berbagai unsur di parlemen akan terlebih dahulu dipelajari untuk menentukan langkah berikutnya.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.
Puan juga membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan untuk mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik Gibran.
Meski demikian, ia belum mengungkapkan jumlah anggota yang telah menandatangani maupun kapan usulan tersebut akan dibahas secara resmi.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tutur Puan.
Puan Ingatkan Publik Tidak Berspekulasi
Di tengah berkembangnya wacana politik mengenai kemungkinan perubahan posisi Wakil Presiden, Puan meminta masyarakat tidak membangun spekulasi mengenai hal-hal yang belum terjadi, termasuk kemungkinan Gibran mengundurkan diri.
Menurut dia, situasi politik sebaiknya disikapi secara tenang agar perbincangan yang belum memiliki kepastian tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat. Terima kasih,” katanya.
Puan sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjalankan jabatan sebagai Wakil Presiden. Ia juga menyatakan tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik karena setiap organisasi memiliki mekanisme dan aturan masing-masing.
“Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih wapres,” pungkasnya.
Mekanisme Konstitusi Menjadi Penentu
Pernyataan Puan memperlihatkan bahwa usulan penggunaan HMP belum otomatis menjadi proses pemakzulan. DPR masih harus menempuh tahapan dan mekanisme konstitusional sebelum suatu usulan dapat berlanjut ke proses berikutnya.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut memiliki persyaratan serta tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, perkembangan usulan HMP terhadap Gibran masih perlu dilihat berdasarkan keputusan resmi DPR dan tahapan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan jumlah tanda tangan atau dinamika pernyataan politik.
Untuk saat ini, sikap pimpinan DPR masih berada pada tahap menghimpun masukan dan mempelajari mekanisme tindak lanjut. Belum ada kepastian kapan usulan tersebut akan diproses lebih jauh.
Komentar