JurnalPatroliNews | Jakarta – Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai diperbincangkan sebagai figur alternatif Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi dinamika tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keputusan strategis partai sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto menyatakan PDIP menghormati mekanisme konstitusi dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, partai tidak akan mengambil sikap di luar ketentuan hukum dan prinsip demokrasi.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai sejumlah nama yang dinilai memiliki peluang masuk dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Ketika ditanya secara khusus mengenai kemungkinan Puan Maharani dan Pramono Anung menjadi kandidat, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan politik PDIP tidak ditentukan secara sepihak oleh jajaran pengurus, melainkan berada di tangan Megawati sebagai Ketua Umum.
Prabowo Memiliki Kewenangan Mengusulkan Dua Nama
Hasto juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” tegasnya.
Ia berharap dua figur yang nantinya diajukan Presiden merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat. Menurut Hasto, kebutuhan terhadap pemimpin nasional tidak hanya berkaitan dengan konfigurasi politik, tetapi juga kemampuan menghadapi persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PDIP menempatkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden dalam kerangka kewenangan Presiden dan mekanisme pemilihan oleh MPR.
Persoalan Asal Calon Masih Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan itu, Hasto turut menyinggung ketentuan mengenai asal calon Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ia tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan UU tersebut yang menyebut calon Wakil Presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” tegasnya.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan hukum tata negara yang berkembang seiring proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Pasalnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengatur Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, sedangkan ketentuan mengenai asal calon dalam penjelasan UU MD3 menjadi salah satu aspek yang diperdebatkan oleh sejumlah pakar hukum tata negara.
Karena itu, pembahasan mengenai siapa yang dapat diajukan sebagai calon perlu memperhatikan keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penafsiran terhadap hubungan antara UUD 1945 dan UU MD3.
Peluang PDIP Bergabung dengan Pemerintahan
Selain persoalan bursa calon Wakil Presiden, Hasto juga ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia tidak memberikan keputusan atau sinyal resmi mengenai arah politik partainya. Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan strategis, termasuk sikap politik terhadap pemerintahan, merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri.
“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” katanya.
Dengan demikian, munculnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam perbincangan publik belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi PDIP untuk mengusulkan keduanya sebagai calon Wakil Presiden.
Sikap partai masih menunggu keputusan Ketua Umum, sementara proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Dinamika ini memperlihatkan bahwa pembahasan pengganti Gibran tidak hanya menyangkut figur yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi politik antarkekuatan partai, kewenangan Presiden, serta proses ketatanegaraan yang harus dijalankan sesuai aturan.
Komentar