Oleh karena itu, seluruh Pemda diminta untuk berkoordinasi terus menerus dengan kementerian/lembaga serta merumuskan beberapa solusi agar tantangan inflasi tersebut dapat diatasi.
Tak hanya itu, Restuardy juga menyoroti beberapa negara pengekspor beras yang sudah menutup keran ekspor beras mereka untuk menjaga ketersediaan kebutuhan dalam negerinya sendiri.
“Saat kita mencari sumber-sumber lain, beberapa negara yang selama ini menjadi pengekspor seperti India, Kamboja hingga Thailand sudah menutup ekspor pangan mereka. Hal tersebut menjadi tantangan Indonesia untuk menjamin kehidupan pangan, setidak-tidaknya sampai beberapa waktu ke depan yang menjadi target bersama,” jelas Daud.
Lebih lanjut, Restuardy juga mengatakan bahwa Indonesia dihadapkan pada ancaman dalam negeri yang mana isu alih fungsi lahan kian meningkat dari hari ke hari. Pemerintah mencatat luas lahan pertanian di Indonesia hilang sekitar 100 ribu hektar per tahun. Akibatnya, jumlah petani gurem pun meledak serta ketahanan pangan Indonesia terancam.
“Hilangnya sawah-sawah di Indonesia ini perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan ketahanan pangan di negara kita. Isu alih fungsi lahan yang masih cenderung terjadi dari waktu ke waktu ini jadi PR kita semua untuk memperbaiki derajat ketahanan pangan kita secara nasional,” imbuh Restuardy.
Restuardy menekankan pemerintah daerah dituntut untuk mengawasi berkaitan dengan masifnya alih fungsi lahan pertanian. Masih banyak daerah yang belum membuat peraturan daerah tentang Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
“Beberapa daerah yang belum memiliki Perda perlu segera melakukan percepatan penyusunan Perda sehingga kita bisa bersama-sama mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi untuk produksi beras,” tuturnya.
Selanjutnya sebagai evaluasi atas kinerja pengendalian Inflasi yang dilakukan Kemendagri setiap minggu, Restuardy juga menyampaikan catatan penting dari hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap sembilan langkah Pemda sesuai strategi 4 K dan enam upaya konkret yang dilakukan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah bulan Agustus 2024 yaitu, baru 100 pemerintah daerah yang memberikan bantuan transportasi dari APBD serta hanya 70 pemerintah daerah yang merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi.
Komentar