Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk antisipasi dampak perubahan iklim.
Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture).
Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah.
Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat dan daerah guna mendukung upaya pengendalian inflasi.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI tersebut, Kelompok Kerja Daerah telah merumuskan ada 8 (delapan) isu yang harus ditindaklanjuti, yaitu: 1) Infrastruktur Irigasi Pertanian; 2) Penelitian Pengembangan Pertanian/Inovasi Pertanian; 3) Alih Fungsi Lahan Pertanian; 4) Hilirisasi Produk Pertanian; 5) Integrasi Transportasi untuk Peningkatan Konektivitas; 6) Penguatan Sinergi dan Koordinasi; 7) Kerjasama Antar Daerah (KAD); dan 8) Penyediaan Data Pangan/Neraca Pangan.
“Bapak, Ibu peserta Rakor yang kami hormati, delapan isu arahan Presiden RI tersebut telah dikelompokkan menjadi empat isu utama dalam pengendalian inflasi, yaitu Anomali Cuaca, Alih Fungsi Lahan, Konektivitas Logistik Pangan, dan Neraca Pangan Daerah. Dari keempat isu utama tersebut, agar menjadi perhatian pemerintah daerah terkait langkah langkah yang harus dilakukan dalam mengendalikan inflasi pada tahun 2024-2025,” kata Restuardy
Pada akhir sambutannya, Restuardy Daud mengajak TPIP serta TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota untuk tetap bersinergi dan berkolaborasi serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif guna menggiring ekspektasi masyarakat dan mencapai target Inflasi nasional tahun 2024 sebesar 2,5 % plus minus 1 %.
Komentar