JurnalPatroliNews | Jakarta – Uang Rp800 juta yang dikembalikan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), Hercules mengakui uang tersebut berasal dari tim legal Summarecon.
Namun, ia menyebut pemberian itu berkaitan dengan rencana perjalanan ke luar negeri sekaligus permintaan bantuan untuk memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor.
“Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Diberikan kepada saya untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri,” kata Hercules kepada wartawan.
Menurut Hercules, pihak Summarecon meminta bantuannya mempertemukan tim hukum perusahaan, GRIB Jaya, dan pihak ahli waris yang mengklaim memiliki hak atas sebagian lahan. Ia mengaku diminta membantu mencari jalan penyelesaian melalui perdamaian.
“Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian,” ujarnya.
Pengakuan tersebut menjadi bagian penting dalam pemeriksaan KPK untuk menelusuri asal-usul, tujuan, serta kemungkinan keterkaitan uang Rp800 juta dengan perkara dugaan korupsi pertanahan yang tengah disidik.
Kuasa Hukum Sebut Uang untuk Perjalanan ke Timor Leste
Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, membenarkan bahwa uang tersebut berasal dari pihak legal Summarecon. Ia menjelaskan, dana itu awalnya diserahkan kepada sopir Hercules untuk membiayai perjalanan ke Timor Leste.
“Uang Rp800 juta itu awalnya sebenarnya diberikan oleh legalnya Summarecon kepada sopir daripada Maung sendiri. Dan uang tersebut memang tujuannya adalah untuk perjalanan,” kata Agustinus.
Agustinus juga menyampaikan bahwa perjalanan tersebut berkaitan dengan permintaan untuk memfasilitasi upaya perdamaian antara Summarecon, GRIB Jaya, dan pihak ahli waris.
Ia menegaskan uang itu diserahkan secara sukarela melalui tim hukum GRIB Jaya kepada KPK. Menurutnya, penyerahan tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat menelusuri siapa pemilik uang dan apa tujuan pemberiannya.
“Jadi kami klarifikasi bahwa tidak pernah KPK menyita uang Rp800 juta di Maung Hercules atau tim hukumnya. Tapi tim hukum GRIB perintah Maung Hercules membawa duit tersebut untuk diserahkan secara sukarela dan disita oleh KPK, supaya dicari tahu siapa pemilik uang tersebut dan untuk apa maksud serta tujuannya,” pungkasnya.
Meski demikian, penjelasan Hercules dan kuasa hukumnya merupakan keterangan dari pihak yang diperiksa. KPK tetap memiliki kewenangan untuk menguji keterangan tersebut melalui pemeriksaan saksi, dokumen, serta penelusuran aliran dana.
KPK Telusuri Dugaan Kaitan dengan Pengamanan Lahan
Sebelumnya, KPK menyampaikan informasi awal bahwa uang Rp800 juta tersebut diduga diberikan pihak Summarecon kepada Hercules berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik masih mendalami maksud pemberian uang tersebut. Persoalan ini berkaitan dengan sengketa lahan yang melibatkan pihak perusahaan dan sejumlah warga yang mengklaim memiliki sertifikat atas sebagian bidang tanah yang dikelola Summarecon.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menduga sengketa tersebut menjadi salah satu latar belakang pengurusan pembukaan blokir HGB perusahaan melalui pihak-pihak di lingkungan ATR/BPN.
Uang Rp800 juta telah diserahkan melalui kuasa hukum Hercules pada 15 Oktober 2026. KPK kemudian menyita uang tersebut untuk kepentingan penyidikan dan menelusuri keterkaitannya dengan perkara.
Pemeriksaan Hercules pada 11 November menjadi bagian dari upaya penyidik memperoleh penjelasan langsung mengenai hubungan pemberian uang, rencana perjalanan, dan peran yang diklaimnya dalam mediasi sengketa tanah.
Berawal dari OTT KPK Kasus HGB Summarecon
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam pengungkapan perkara tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dan barang bukti uang tunai serta valuta asing dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.
KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Lima tersangka lainnya adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, penyidikan berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.
Pada awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta imbalan berkode “dua” yang merujuk pada Rp2 miliar. Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena diduga masih terdapat pihak lain yang akan menerima bagian sebagai perantara.
Pada 27 Agustus 2026, Adrianto melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga meneruskan Rp200 juta kepada Sontang untuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.
Penyidikan Juga Menelusuri Dugaan Penerimaan Lain
Selain perkara pengurusan HGB Summarecon, KPK turut mengusut dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.
Dalam salah satu rangkaian perkara, PT Bela Parahiyangan Investindo diduga memberikan uang pengurusan sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Rp1,8 miliar diduga diserahkan kepada Arif Sugiyanto.
Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan Rp8 miliar yang melibatkan Lampri bersama Arif. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper merah. Selain itu, KPK menelusuri catatan setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 melalui mutasi rekening Arif.
Seluruh aliran dana tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Status para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun saksi harus tetap dibedakan sesuai proses hukum yang berjalan.
Dalam konteks itu, pengakuan Hercules mengenai uang Rp800 juta membuka pertanyaan baru yang perlu dijawab melalui pembuktian: apakah dana tersebut benar-benar hanya berkaitan dengan perjalanan dan upaya mediasi, atau memiliki hubungan lain dengan pengelolaan serta pengamanan lahan Summarecon.
Jawaban atas pertanyaan tersebut berada pada proses penyidikan KPK. Penelusuran asal dana, tujuan pemberian, komunikasi antarpihak, dan dokumen pendukung akan menjadi bagian penting untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Komentar