JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menanggapi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengangkat Gunawan, seorang Tiktoker, sebagai duta antijudol.
Sahroni mengaku heran dengan keputusan tersebut dan menyebut bahwa fokus penanganan kasus judol (judi online) harusnya tidak hanya pada level influencer, tetapi juga pada bos besar yang berada di baliknya.
Menurut Sahroni, masalah judi online ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menangkap para influencer yang mempromosikan judi. Sebab, masih ada pihak-pihak besar yang membiayai dan mengendalikan peredaran judi online.
“Jadi pemberantasan judol ini jangan hanya di level bawahnya saja, tapi usut juga sampai ke bandar hingga oknum-oknum yang mem-backing. Karena di situ kunci penyelesaiannya,” tegas Sahroni, Senin (11/11).
Lebih lanjut, Sahroni menilai langkah Polri yang sibuk mengurus influencer seperti Tiktoker Gunawan terlalu “receh” dan tidak menyentuh akar permasalahan. Ia pun menekankan pentingnya untuk mengungkap siapa yang berada di balik layar, yakni pihak-pihak yang membayar influencer untuk mempromosikan judi.
“Kalau kita malah terlalu sibuk ngurusin Tiktokers begini, gimana mau tuntas? Nah makanya saya harap, kita bisa ungkap dalang-dalang besarnya,” tambahnya.
Sahroni juga menegaskan agar polisi tidak hanya berhenti pada penangkapan influencer yang mempromosikan judol, tetapi harus mengusut sampai ke pihak yang membayar mereka untuk melakukan promosi tersebut. “Yang penting boss besarnya bisa segera diringkus.
Makanya, saya minta pihak kepolisian tidak hanya mengurusi influencer yang mempromosikan judol, tapi usut juga dong yang memberi ‘kerjaan’ tersebut kepada mereka. Kan mereka dibayar untuk promosiin judol, nah yang bayar ini siapa? Diusut juga coba sampai ke sana,” ujar Sahroni.
Sahroni berharap pihak kepolisian bisa lebih tegas dalam menindak pelaku judi online, bahkan jika ada pejabat yang terlibat.
“Pokoknya saya minta polisi, Kejagung, bisa tegas menindak pelaku judol ini. Bahkan kalau ada pejabat yang terlibat, disikat sekalian aja, jangan ada tebang pilih. Ini agenda prioritas Presiden Prabowo,” tutup Sahroni.
Komentar