Tak hanya masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, namun terdapat petani gurem, buruh tani, hingga nelayan kecil yang menantikan kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanahnya. “Oleh sebab itu, saya minta kepada yang mewakili kementerian, besok kita akan laksanakan penandatanganan deklarasi, dalam itu kami juga mengharapkan bukan hanya tanda tangan, namun pelaksanaan juga harus disampaikan kepada menteri untuk melaksanakan hasil dari deklarasi dikonkretkan di lapangan,” imbau Hadi Tjahjanto.
“Kami mengharapkan bahwa sinergi, kolaborasi lintas kementerian harus dilaksanakan. Kita harus bisa bekerja sama bukan sama-sama kerja. Saya yakin dengan tekad yang kuat besok kita akan deklarasikan semangat kita bahwa negara hadir untuk masyarakat. Dengan ketulusan hati, rakyat akan tersenyum melalui GTRA Summit 2023,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadir memberikan sambutan melalui tayangan video, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Pada masing-masing sambutannya, para menteri menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Reforma Agraria untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.
Di awal kegiatan Welcoming Dinner ini, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq selaku tuan rumah memberikan sambutan selamat datang. Selanjutnya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni juga melaporkan terkait pelaksanaan kegiatan GTRA Summit Karimun 2023.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran. Hadir dalam kesempatan ini, perwakilan dari kementerian/lembaga, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, pemerintah daerah, dan Civil Society Organization (CSO). (LS/PHAL)
Komentar