JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 113 triliun untuk empat program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 akan diambil dari berbagai cadangan belanja pemerintah.
Penjelasan ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Empat program prioritas yang disebut sebagai Program Quick Win ini meliputi berbagai sektor, yakni makan bergizi gratis (MBG), sektor kesehatan, renovasi dan pembangunan sekolah, serta ketahanan pangan. Total anggaran untuk program-program ini terbagi dalam beberapa klaster.
Program pertama adalah makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran Rp 71 triliun, yang akan dialokasikan pada pos anggaran Badan Gizi Nasional.
Program ini bertujuan memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di semua jenjang pendidikan, termasuk prasekolah, pendidikan dasar, menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Program kedua melibatkan pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi Rp 3,2 triliun, yang mencakup cek kesehatan untuk 52,2 juta orang, termasuk pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Program ketiga adalah pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Ini mencakup peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C, serta penambahan sarana prasarana dan alat kesehatan.
Sementara itu, program renovasi sekolah mendapat anggaran Rp 20 triliun, yang mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan fasilitas MCK. Program ini akan dikelola oleh Kementerian PUPR yang akan bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan Kemenag dalam menentukan lokasi sekolah yang akan direnovasi.
Program terakhir adalah pembangunan Lumbung Pangan Nasional dengan total anggaran Rp 15 triliun, yang terbagi rata antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan untuk membangun lumbung pangan di tingkat nasional, daerah, dan desa.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana untuk program-program tersebut diambil dari cadangan belanja negara yang meliputi cadangan belanja negara senilai Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah (TKD) Rp 14,38 triliun. Akibatnya, belanja non-K/L akan turun dari Rp 1.716,4 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun, sementara belanja K/L naik menjadi Rp 1.094,66 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pergeseran ini tidak akan mengubah postur anggaran secara keseluruhan. Pendapatan negara diperkirakan naik Rp 8,26 triliun menjadi Rp 3.005,13 triliun, dan belanja negara juga naik Rp 8,26 triliun menjadi Rp 3.621,31 triliun. Defisit anggaran tetap sebesar Rp 616,19 triliun, atau 2,53% dari produk domestik bruto, dengan kebutuhan pembiayaan tetap pada angka yang sama.
Komentar