JurnalPatroliNews | Karawang– Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memilih tidak memperlihatkan kegelisahan ketika namanya ikut disebut dalam pusaran isu dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh nasional. Dengan nada santai, ia justru mempertanyakan apa yang perlu dikhawatirkan dari percakapan sehari-harinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Surya seusai meresmikan kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Di tengah berkembangnya polemik penyadapan yang menyeret perhatian publik, Surya mengaku tidak merasa terkejut apabila komunikasinya menjadi bagian dari pembicaraan mengenai dugaan perekaman atau penyadapan.
“Ya, saya enggak perlu surprise karena saya tahu, saya mau disadap apa,” ujar Surya.
Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila percakapannya direkam berulang kali.
“Jadi biarpun 10 kali direkam juga di situ, enggak apa-apa, mau disadap apa aja,” sambungnya.
Merasa Tak Memiliki Percakapan yang Perlu Dirahasiakan
Surya menjelaskan, komunikasi yang selama ini dilakukannya lebih banyak berkaitan dengan percakapan sehari-hari bersama teman, kolega, dan orang-orang terdekat.
Menurutnya, tidak semua komunikasi harus berisi pembicaraan politik ataupun hal-hal yang bersifat strategis. Ia menggambarkan percakapannya sebagai komunikasi sederhana untuk saling menyapa dan menanyakan kabar.
“Ya, tidak harus bicara-bicara politik dan macam-macam, ya. Ya, bicara halo-halo lah pada teman-teman, adik-adik kita, apa kabar, sehat walafiat,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons Surya terhadap isu yang berkembang di tengah penyelidikan dugaan penyadapan ilegal. Namun, ia tidak merinci apakah dirinya telah menerima pemberitahuan resmi sebagai pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
Surya Paloh Ingatkan Jangan Terjebak Polemik
Di luar tanggapannya mengenai dugaan penyadapan, Surya menyampaikan pesan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang mengganggu kepentingan lebih besar.
Ia menilai menjaga suasana politik dan pemerintahan tetap kondusif merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Menurut Surya, roda administrasi pemerintahan harus tetap berjalan agar program pembangunan nasional tidak terganggu oleh dinamika persoalan yang sedang mencuat.
“Yang lebih saya prioritaskan adalah membangun suasana yang tetap kondusif terjaga. Agar apa? Agar jalannya roda administrasi pemerintahan kita bisa berjalan terus, tidak terganggu, bisa juga melakukan langkah pembangunan-pembangunan yang lebih baik,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap Surya yang lebih menekankan stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan di tengah perhatian publik terhadap perkara penyadapan.
Empat Pati Polri Terseret dalam Perkara Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas.
Dalam perkembangan penyidikan yang disebutkan dalam bahan pemberitaan, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan yang berlangsung dalam rentang 2025–2026, termasuk dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang tidak sesuai prosedur hukum.
Berdasarkan informasi perkembangan perkara dalam bahan yang diterima redaksi, tiga tersangka disebut telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Status tersangka terhadap para pihak tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Transparansi Penyidikan Menjadi Perhatian Publik
Polemik penyadapan tidak hanya menyangkut siapa yang diduga menjadi sasaran, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan, prosedur, serta pertanggungjawaban atas penggunaan teknologi penyadapan.
Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai bagaimana sistem tersebut digunakan, siapa yang memberikan perintah, apa dasar hukumnya, dan ke mana informasi hasil penyadapan disalurkan.
Respons Surya Paloh menambah daftar pernyataan tokoh nasional terhadap perkara tersebut. Sementara itu, proses penyidikan diharapkan mampu mengungkap fakta secara menyeluruh tanpa mencampuradukkan informasi yang telah terverifikasi dengan spekulasi di ruang publik.
Pada akhirnya, pengungkapan perkara secara transparan dan sesuai hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan hak privasi setiap warga negara.
Komentar