JurnalPatroliNews | Jakarta – Ketentuan mengenai pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu isu yang menarik perhatian dalam pembahasan hukum ketatanegaraan. Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.
Pengaturan tersebut tidak hanya menyangkut persyaratan calon pengganti, tetapi juga menentukan siapa yang berwenang mengusulkan dan memilih sosok yang akan menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Dasar hukum penggantian Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden tidak dapat secara sepihak menunjuk seseorang untuk langsung menggantikan Wakil Presiden. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan utama apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan di tengah masa pemerintahan.
Dalam mekanisme tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui.
Pertama, terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden karena sebab yang menyebabkan jabatan tersebut tidak lagi dapat dijalankan.
Kedua, Presiden mengusulkan dua nama calon untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Ketiga, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, kewenangan Presiden berada pada tahap pengusulan calon, sementara penetapan pengganti dilakukan melalui pemilihan di MPR.
Perlu dibedakan, ketentuan penggantian Wakil Presiden ini tidak sama dengan mekanisme apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mengalami kekosongan jabatan. Dalam kondisi kedua jabatan kosong secara bersamaan, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur mekanisme tersendiri, termasuk pengusulan dua pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
20 Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden
Selain mekanisme pengisian jabatan, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan tersebut memuat 20 persyaratan yang menjadi dasar hukum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Berikut rinciannya:
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden merupakan Warga Negara Indonesia.
- Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- Terdaftar sebagai pemilih.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/PKI.
- Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
Batas Usia Cawapres Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi
Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan pemaknaan adalah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
Sebelumnya, ketentuan tersebut menetapkan batas usia paling rendah 40 tahun. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, norma tersebut dimaknai menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Dengan putusan tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat memenuhi persyaratan usia apabila memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah.
Ketentuan ini menjadi bagian dari persyaratan hukum yang harus diperhatikan dalam proses pencalonan Presiden maupun Wakil Presiden.
Apakah Pengganti Gibran Harus Berasal dari Partai Politik?
Pertanyaan mengenai asal-usul calon pengganti Wakil Presiden juga perlu dilihat berdasarkan bunyi konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. Ayat tersebut tidak secara eksplisit membatasi kedua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu.
Hal ini berbeda dengan Pasal 8 ayat (3), yang mengatur apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, mangkat, berhenti, atau diberhentikan. Dalam kondisi tersebut, calon pasangan pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
Dengan demikian, persyaratan asal partai yang secara tegas disebut dalam Pasal 8 ayat (3) tidak boleh langsung disamakan dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2).
MPR Memegang Kewenangan Memilih Pengganti
Ketentuan konstitusi menempatkan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan di tengah masa pemerintahan.
Presiden memang memiliki peran penting dalam mengajukan dua nama calon, tetapi keputusan akhir tetap melalui sidang MPR. Proses tersebut dirancang agar pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan keputusan politik sepihak.
Karena itu, apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses penggantian harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dengan memperhatikan ketentuan persyaratan calon yang relevan.
Pada akhirnya, aturan tersebut menegaskan bahwa penggantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki dukungan politik paling kuat. Pengisian jabatan harus tetap mengikuti prosedur konstitusi, melibatkan Presiden sebagai pengusul dan MPR sebagai lembaga pemilih, serta memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku.















Komentar