JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan kebocoran informasi penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi ujian serius bagi integritas internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memastikan dugaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan internal oleh Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran kode etik, perilaku, hingga disiplin pegawai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, proses pemeriksaan berjalan secara paralel dan lembaga antirasuah masih mendalami informasi yang berkembang.
“Semuanya masih proses pemeriksaan di internal. Baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan keterlibatan pegawai KPK.
“Ini paralel sedang berproses, jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa,” katanya.
MAKI Ungkap Tiga Inisial Pegawai
Perkembangan dugaan kebocoran informasi ini turut disoroti Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Boyamin sebelumnya menyebut dua pegawai KPK berinisial TS dan MS diduga membocorkan informasi penanganan perkara kepada Arif Sugianto, salah satu tersangka dalam kasus ATR/BPN.
Pada Selasa (10/11/2026), Boyamin mengungkap adanya satu nama tambahan berinisial AS. Dengan demikian, menurut informasi yang disampaikan MAKI, terdapat tiga pegawai yang diduga berkaitan dengan kebocoran materi perkara tersebut.
Boyamin menyebut AS sebelumnya merupakan personel dari lembaga lain dan kemudian menjadi pegawai tetap KPK setelah mengundurkan diri dari institusi asalnya.
Seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan ketiga pegawai tersebut masih harus diuji melalui pemeriksaan Dewas dan mekanisme internal KPK. Identitas mereka juga belum diungkap secara lengkap kepada publik.
Dewas Dalami Keterangan Saksi
Dalam proses pendalaman, Boyamin menyebut Dewas KPK memanggil sejumlah pihak yang dinilai mengetahui komunikasi antara Arif Sugianto dan pegawai yang dilaporkan.
Nama Fahd el Fouz dan Lampri disebut sebagai pihak yang diminta memberikan keterangan terkait dugaan tersebut.
Perkembangan pemeriksaan juga muncul dari Fahd el Fouz. Ia mengaku telah diperiksa Dewas KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan pelanggaran etik sejumlah pegawai KPK yang berkaitan dengan kasus ATR/BPN.
KPK menyatakan informasi maupun bukti yang diperoleh dalam proses penanganan perkara akan menjadi bahan pertimbangan sesuai tahapan hukum yang berlaku.
Meski demikian, pemeriksaan Dewas terhadap dugaan pelanggaran etik pegawai harus dibedakan dari proses penyidikan perkara korupsi yang menjerat para tersangka.
Integritas Penanganan Perkara Jadi Sorotan
Dugaan kebocoran informasi penanganan perkara merupakan persoalan serius bagi lembaga penegak hukum. Informasi penyelidikan yang seharusnya dijaga kerahasiaannya berpotensi mengganggu strategi pengumpulan alat bukti apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
Karena itu, pemeriksaan internal perlu menjawab sejumlah hal mendasar: apakah benar terjadi pembocoran informasi, materi apa yang diduga disampaikan, bagaimana pola komunikasi yang berlangsung, serta apakah terdapat pelanggaran aturan dan tanggung jawab individual.
KPK juga perlu memastikan bahwa dugaan pelanggaran internal tidak menghambat penanganan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Dewas dan Inspektorat. Transparansi dalam mengungkap fakta, disertai penegakan aturan secara konsisten, menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas lembaga antirasuah.
Komentar