JurnalPatroliNews – Bekasi,- Kemudahan dalam mengurus perizinan dan non-perizinan kini dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bekasi melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah layanan telah tersedia dalam satu gedung sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.
Lahirnya MPP di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit. Dengan pelayanan yang ramah dan mudah ini, juga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi setempat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya saat meresmikan MPP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 17 November 2021.
“Saya berharap agar MPP Kabupaten Bekasi dapat memberikan pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan, memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia, serta meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi sehingga semakin banyak jenis layanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Penyelenggaraan MPP merupakan sebuah terobosan untuk mengikis anggapan pelayanan pemerintah yang berbelit, lambat, mahal, dan tidak pasti.
Untuk itu, penyelenggara pemerintahan harus menempatkan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas, membangun institusi publik yang berintegritas, responsif melayani dan aktif, serta memberdayakan rakyat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kebijakan publik.
Sebagai daerah industri dan penyangga ibu kota Jakarta, Kabupaten Bekasi memiliki peluang tersendiri untuk menarik investor. Oleh karenanya, kemudahan berusaha harus didorong melalui pembangunan MPP.
Menteri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan agar aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menghadirkan pelayanan dengan mengedepankan keramahan. Dengan penerapan tersebut diyakini dapat menarik minat masyarakat, investor, dan juga calon investor untuk datang ke MPP Kabupaten Bekasi di Mal Lotte Grosir, Kecamatan Cikarang Utara.
Menurut Menteri Tjahjo, MPP ini dihadirkan oleh negara dengan melihat potensi besar daerah untuk mendatangkan devisa, menyerap investasi yang luas, serta mengembangkan komunitas UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Prinsipnya, perizinan dan pelayanan dibuat ringkas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat.
Konsep MPP pada dasarnya adalah framework generasi baru pelayanan publik terpadu di Indonesia. Dimana pada generasi pertamanya adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), lalu generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan yang ketiga adalah MPP.
Komentar