JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana menambah utang sebesar Rp 775 triliun pada tahun 2025 untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data per Agustus 2024, utang pemerintah telah mencapai Rp 8.461,93 triliun, turun sebesar Rp 40,76 triliun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 8.502,69 triliun. Meski demikian, tambahan utang diproyeksikan akan tetap diperlukan guna menjaga stabilitas fiskal.
Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa tambahan utang tersebut akan mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 642,5 triliun dan penarikan pinjaman sebesar Rp 133 triliun.
Dari total pinjaman tersebut, Rp 5,1 triliun akan berasal dari pinjaman dalam negeri, sementara Rp 128 triliun akan ditarik dari pinjaman luar negeri.
Dalam APBN 2025, pemerintah merencanakan belanja sebesar Rp 3.621 triliun, sementara pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 3.005 triliun, sehingga menciptakan defisit anggaran sebesar Rp 616,8 triliun atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini akan ditutupi melalui pembiayaan utang.
Selain itu, pemerintah juga akan menjalankan strategi refinancing guna membayar utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan.
Langkah ini bertujuan untuk menghindari tekanan besar terhadap APBN di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan domestik.
Sebagai langkah pengelolaan utang, pemerintah juga akan terus mengoptimalkan investasi dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan utang ini diproyeksikan sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah transisi menuju pemerintahan baru.
Komentar