JurnalPatroliNews | Cikarang – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta manajemen PT Indonesia Epson Industry (IEI) memberikan penjelasan terkait sejumlah pengaduan pekerja mengenai persoalan hubungan industrial.
Aduan tersebut mencakup status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pembayaran upah, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak.
Kunjungan Afriansyah ke perusahaan yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026), merupakan bagian dari tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas laporan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI).
Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Afriansyah telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT Indonesia Epson Industry.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri.
Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Kemnaker Minta Penjelasan Langsung Manajemen
Afriansyah mengatakan, pemerintah perlu mendengar keterangan dari kedua belah pihak agar persoalan hubungan industrial dapat ditangani secara objektif.
Menurutnya, kunjungan tersebut bukan hanya untuk menampung aspirasi pekerja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada manajemen perusahaan untuk menjelaskan persoalan yang diadukan.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi status hubungan kerja melalui PKWT, dugaan upah yang belum dibayarkan, penerapan prosedur PHK yang dipersoalkan pekerja, serta dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation yang disebut berkaitan dengan proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak.
Berbagai pengaduan tersebut membutuhkan penanganan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku. Khusus dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan fakta, pihak yang terkait, serta bentuk pertanggungjawabannya.
Manajemen dan Pekerja Akan Dipertemukan di Kemnaker
Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT Indonesia Epson Industry bersama perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan di kantor kementerian.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan yang diadukan sekaligus mencari penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini penting agar setiap persoalan tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan, klarifikasi, dan penyelesaian hubungan industrial.
Penerbitan Nota Pemeriksaan I oleh Pengawas Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari proses pengawasan yang perlu diperhatikan perusahaan. Namun, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas setiap temuan tetap harus didasarkan pada dokumen serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Wamenaker Ingatkan Hak Pekerja dan Kebebasan Berserikat
Selain meminta klarifikasi atas pengaduan, Afriansyah mengingatkan manajemen perusahaan agar memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi.
Hal tersebut mencakup perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, penghormatan terhadap kebebasan berserikat, serta pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan hukum.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Pemerintah menilai hubungan industrial yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan tenaga kerja. Kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan menjadi salah satu prasyarat agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
Iklim Investasi Harus Sejalan dengan Perlindungan Pekerja
Afriansyah menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Namun, kepentingan investasi tidak boleh dipisahkan dari pemenuhan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.
Penanganan pengaduan di PT Indonesia Epson Industry menjadi pengingat bahwa kepastian berusaha dan perlindungan tenaga kerja harus berjalan beriringan.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh hasil klarifikasi manajemen, tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan, serta proses pemeriksaan terhadap setiap pengaduan yang disampaikan pekerja.
Publik juga menantikan penjelasan resmi perusahaan agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Komentar