JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop), Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, mengungkapkan bahwa 92 Kopdeskel di 38 provinsi akan dijadikan proyek percontohan atau mock-up.
“Hasil dari rapat perdana hari ini adalah masuk ke tahap kedua, yaitu tahap operasional,” jelas Ferry usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Satgas Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (30/6).
Menurutnya, tahap awal yang mencakup pendirian Kopdeskel Merah Putih telah rampung, dengan terbentuknya 80.400 koperasi di seluruh Indonesia. “Sebanyak 92 koperasi percontohan yang tersebar di 38 provinsi akan resmi diluncurkan pada 19 Juli 2025, berbarengan dengan peluncuran nasional Kopdeskel Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah,” lanjutnya.
Terkait pendanaan, Ferry menjelaskan bahwa ke-92 koperasi percontohan akan dibiayai oleh empat lembaga utama: bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
“Model pembiayaannya telah ditentukan dalam pertemuan, termasuk dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan yang akan memayungi pendanaan dari BUMN bagi koperasi percontohan ini,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa provinsi akan memiliki lebih dari satu Kopdeskel percontohan guna memastikan pemerataan dan dampak yang lebih luas.
Ferry meyakini bahwa PMK yang menjadi landasan hukum pembiayaan tersebut akan segera diterbitkan, mengingat pentingnya dukungan finansial dari Himbara, LPDB, BPD, dan KSP. “PMK ini akan menjadi acuan resmi dalam menggelontorkan dana pembiayaan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koperasi-koperasi percontohan ini diharapkan menjadi pusat pembelajaran dan inspirasi bagi koperasi-koperasi lain di daerah masing-masing. “Kami tengah menyusun modul pelatihan dan business model bersama Kemenkop UKM untuk mendukung hal ini,” kata Ferry.
Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan tahap kedua ini, Ferry mengajak seluruh pihak terkait untuk meningkatkan sinergi dan meninggalkan ego sektoral. “Tahapan ini membutuhkan kerja sama lintas lembaga agar hasilnya maksimal dan bisa menjadi model ideal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa (Wamendes) Riza Patria juga mendorong peran aktif kepala daerah, terutama bupati dan walikota, untuk menyiapkan minimal satu koperasi sebagai calon percontohan.
“Inisiatif ini bisa menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk menyiapkan koperasi desa atau kelurahan dengan maksimal,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar tidak perlu pembangunan gedung baru untuk Kopdeskel Merah Putih. “Manfaatkan infrastruktur yang sudah ada, dan optimalkan potensi ekonomi lokal masing-masing,” pungkas Riza.
Komentar