Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset negara yang belum termanfaatkan secara maksimal di desa-desa.
“Dengan memanfaatkan aset-aset ini untuk kegiatan koperasi desa, diharapkan pinjaman yang disalurkan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi dengan bunga yang rendah dan jangka waktu yang panjang,” kata Ferry.
Pada tahap selanjutnya, program ini akan melibatkan notaris-notaris untuk menyelesaikan proses notarisasi di Kementerian Hukum dan HAM, serta akan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk menyediakan kredit-kredit usaha bagi koperasi desa.
“Rencananya, peluncuran operasional koperasi akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang,” jelasnya.
Wamenkop Ferry menegaskan, dengan dukungan dari Pemerintah dan bank-bank terkait, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa-desa dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Asumsi modal kerja sebesar Rp 3 miliar per Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menjadi landasan untuk pengembangan ekonomi lokal yang lebih baik.
“Program ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekonomi di pedesaan, dan menghilangkan kemiskinan ekstrim serta menciptakan lembaga ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa,” ujarnya.
Komentar