JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdebatan tentang legalisasi kasino di Indonesia terus menjadi sorotan, terutama karena potensi keuangan yang menyertainya. Ekonom dan pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat yang akrab disapa Bennix mengungkapkan bahwa selama aktivitas judi masih berstatus ilegal, yang meraup keuntungan justru bukan negara, melainkan oknum-oknum aparat.
Hal tersebut diungkapkan Bennix dalam diskusi terbuka yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) dengan tajuk “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi”, yang berlangsung di Walking Drums, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 7 Juni 2025.
“Coba pikirkan, lebih baik mana—judi dilegalkan sehingga pendapatan masuk ke Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, atau dibiarkan ilegal dan akhirnya mengisi kantong-kantong aparat? Hari ini kita mau memperkaya negara, atau memperkaya segelintir orang?” ujar Bennix dalam pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa selama aktivitas perjudian tidak dilegalkan, celah penyalahgunaan akan tetap terbuka. Salah satu contoh nyata adalah terungkapnya kasus perjudian online yang mendapat dukungan dari oknum internal di Kementerian Digital dan Komunikasi (Komdigi).
Menurut Bennix, diskursus soal legalisasi kasino tidak bisa dilepaskan dari prinsip kebermanfaatan hukum. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah berulang kali menyatakan bahwa hukum harus membawa dampak positif bagi rakyat.
“MK selalu bilang, setiap kebijakan hukum itu harus ditimbang manfaatnya bagi masyarakat. Kalau legalisasi kasino bisa menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan pemasukan negara, kenapa tidak dipertimbangkan secara serius?” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa jika kasino tetap berada di zona ilegal, maka manfaat ekonomi justru berpindah ke tangan para ‘penguasa bayangan’.
“Kalau tetap kita larang, hasilnya ya memperkaya jenderal-jenderal berbintang—bukan negara, bukan rakyat. Lalu apa gunanya?” tandasnya.
Sebelumnya, wacana serupa juga sempat dilontarkan oleh anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita. Ia menyarankan agar Indonesia meniru model negara lain, seperti Uni Emirat Arab, yang menempatkan kasino di kawasan khusus terpisah dari pemukiman, agar bisa menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan menambah devisa tanpa menimbulkan gejolak sosial.
Komentar