Sketsa statistik kependudukan diatas menggambarkan betapa tidak meratanya sebaran penduduk di Indonesia. Ini secara ekonomi berdampak pada konsentrasi program pembangunan yang selama ini Java Sentris. Sedangkan wilayah lain boleh dibilang tertinggal kalau bukan terbengkalai. Gampangannya begitu.
Secara logika ekonomi bisa dipahami, karena memang ekonomi atau “oikos-nomos” adalah ilmu tentang urusan rumah tangga yang dilakoni oleh orang. Asumsinya, semakin banyak jumlah orangnya maka semakin semakin tinggi intensitas kegiatan ekonominya. Logis, secara ekonomi.
Tapi apakah “Keberlanjutan Pembangunan” itu semata-mata hanya mempertimbangkan aspek keekonomian? Tentu tidak. Seperti telah ditunjukkan oleh Jokowi selama ia memimpin juga mengedepankan pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara.
Di era kepemimpinannyalah realisasi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia sungguh terasa. Selesainya puluhan bendungan-bendungan yang menunjang pertanian serta pengendalian banjir, lalu pembangunan jalan (termasuk jalan tol) yang meretas daerah-daerah yang selama ini terisolasi, modernisasi perkeretaapian, pelabuhan laut dan udara yang semuanya melancarkan interkonektivitas dalam rangka mengefisienkan ekonomi. Sampai restorasi pos-pos perbatasan yang bikin kita jadi bangga.
Akhirnya, seperti tertera dalam program kerja Asta-Cita Prabowo-Gibran, terkhusus bagian keenam “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, pada poin empat belas tertera dengan jelas: Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan.
IKN ini bukan lagi wacana, tapi “on-going project” untuk pemerataan pembangunan, sekaligus menjawab ancaman ekologis kota Jakarta yang sudah sering kita dengan penjelasannya dari banyak ahli.
Tahun 2045 kita telah mendeklarasikan sebagai tahun Indonesia Emas, jangan buang-buang waktu lagi. Waktunya sudah semakin dekat. Tanggal 17 Agustus 2024 nanti, upacara memperingati hari kemerdekaan juga akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara.
Komentar