Oleh: Margaretha Angginauli Siahaan
Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia
Pengenaan pungutan cukai terhadap produk plastik telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak tahun 2016 lalu. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut masih belum terealisasi. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 130/2022, pemerintah awalnya menargetkan penerimaan Rp980 miliar dari cukai plastik. Namun, kebijakan tersebut ditunda dan melalui Perpres 75/2023, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menetapkan target penerimaan dari cukai plastik menjadi Rp0 atau nol. Sementara pada tahun 2024 ini, penerapan cukai plastik sempat kembali menjadi pembahasan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2023, dengan estimasi penerimaan negara dari cukai tersebut sebesar Rp1,85 triliun. Apakah pemerintah akan merealisasikan kebijakan tersebut?
Latar Belakang Plastik Dikenakan Cukai
Cukai merupakan pungutan yang dikenakan atas barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Karakteristik yang dimaksud yaitu konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya yang perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau penggunaannya memerlukan pengenaan pungutan negara guna menciptakan keadilan dan keseimbangan.
Berkaitan dengan hal tersebut, plastik adalah salah satu penyumbang terbesar pencemaran laut. Menurut data World Economic Forum (2016), terdapat lebih dari 150 juta ton plastik di laut dengan tambahan 8 juta ton setiap tahunnya. Indonesia bahkan menjadi penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah China. Selama pandemi COVID-19, volume limbah plastik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menuntut negara tidak hanya fokus pada pengurangan limbah plastik tetapi juga mengurangi penggunaan bahan plastik yang berkontribusi pada penumpukan sampah. Mengingat juga proses penguraian limbah plastik membutuhkan waktu yang bisa mencapai ratusan tahun sehingga dalam proses tersebut dapat merusak ekosistem tanah dan air. Maka dari itu, pemerintah memutuskan kebijakan pengenaan cukai plastik yang bertujuan untuk dapat mengendalikan dan mengurangi penggunaan dari plastik sejalan dengan adanya ekstrenalitas negatif yang ditimbulkan dari barang tersebut.
Komentar