Oleh: Antonius Benny Susetyo
JurnalPatroliNews – Jakarta – Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia pada (20/6/24), mengalami serangan ransomware yang dikenal sebagai Brain Cipher. Insiden ini mengakibatkan terkuncinya data penting dan menimbulkan kekhawatiran besar terkait keamanan nasional.
Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, dalam rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mempertanyakan langkah-langkah pemerintah terkait backup data PDN. Reaksi pemerintah yang cenderung saling melempar tanggung jawab menunjukkan kurangnya koordinasi dan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab kolektif.
Dalam konteks ini, etika dan tanggung jawab pemimpin menjadi sangat penting. Menurut filsuf Emmanuel Levinas, pemimpin sejati adalah mereka yang mengutamakan kepentingan “Yang Lain” di atas kepentingan pribadi. Pemimpin harus melayani masyarakat luas, memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka, serta berpegang pada prinsip etika dan tanggung jawab.
Etika dalam kepemimpinan mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab untuk melindungi data dan informasi yang dipercayakan kepada organisasi. Keamanan siber kini menjadi bagian integral dari etika kepemimpinan. Pemimpin harus memahami bahwa data adalah aset berharga yang harus dilindungi dengan segala cara.
Tanggung jawab pemimpin juga mencakup menjaga kepercayaan publik. Ketika data pribadi bocor, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa runtuh. Oleh karena itu, pemimpin harus berkomitmen melindungi data, mengambil langkah pencegahan proaktif, dan merespons insiden dengan cepat dan efektif.
Transparansi dalam merespons insiden keamanan siber adalah kunci. Pemimpin harus mampu berkomunikasi secara jelas dan jujur kepada masyarakat tentang situasi yang dihadapi, langkah pemulihan data, dan tindakan pencegahan di masa depan. Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan publik dan menunjukkan tanggung jawab pemimpin.
Profesionalisme dalam kepemimpinan berarti memiliki kompetensi, memahami tugas, dan menjalankan tugas dengan jujur dan transparan. Pemimpin harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam keamanan siber, mendukung pengembangan profesional tim, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur keamanan siber adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh pemimpin. Investasi dalam teknologi terbaru, pelatihan berkelanjutan bagi staf, dan audit keamanan rutin harus menjadi prioritas. Keberhasilan dalam melindungi data mencerminkan kompetensi teknis dan komitmen moral.
Komentar