JurnalPatroliNews – Jakarta – Kebijakan ekonomi Indonesia selalu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan presidennya. Beberapa pemimpin yang memiliki ciri khas dalam strategi ekonominya antara lain Soeharto, Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kini Prabowo Subianto.
Pada era Soeharto, pembangunan ekonomi bersifat teknokratis dan terstruktur dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Stabilitas politik dijaga ketat dengan sistem politik yang disederhanakan, sehingga memungkinkan Indonesia mencapai swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8%.
Setelah krisis moneter 1998, Habibie membawa kebijakan ekonomi yang dinamis. Dengan tim ekonomi yang berisi para insinyur cerdas, ia mampu mengembalikan kestabilan mata uang rupiah dari Rp17.000 menjadi Rp6.500 per dolar AS dalam waktu kurang dari satu tahun.
Di bawah kepemimpinan SBY, ekonomi berorientasi pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), penciptaan lapangan kerja (Pro Job), dan pengentasan kemiskinan (Pro Poor). Kebijakan ini dijalankan dengan pendekatan yang sistematis dan perencanaan matang.
Namun, terdapat celah yang cukup besar antara era SBY dan Prabowo, yang terjadi di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Banyak yang menilai bahwa di era ini, pembangunan dilakukan tanpa konsep yang jelas dan perencanaan yang matang. Proyek-proyek infrastruktur kerap dikerjakan dengan pendekatan instan demi percepatan peresmian. Bahkan, peran Bappenas dinilai lebih sebagai lembaga administratif daripada pusat perencanaan strategis.
