Oleh: Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan, M.Sc.
Pengamat Pertahanan, Kebudayaan, dan Kebangsaan
Penghujung Agustus 2026 menghadirkan dua peristiwa ekologis yang terjadi di kawasan berbeda, tetapi sama-sama menyisakan pertanyaan mendasar tentang hubungan manusia dengan alam.
Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi ini berlangsung ketika musim kemarau diperkuat fenomena El Niño dengan kategori sangat kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kondisi atmosfer yang relatif kering serta peningkatan potensi karhutla. Pada periode 7–16 September 2026, misalnya, ribuan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi terbesar berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. BMKG
Pemerintah juga memperkuat operasi pengendalian karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 30 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mencatat 946 hotspot berkepercayaan tinggi secara nasional, dengan 455 titik berada di Kalimantan Barat, 308 di Kalimantan Tengah, dan 18 di Kalimantan Selatan.
Dampaknya bukan sekadar persoalan lingkungan. Kabut asap telah mengganggu kualitas udara dan jarak pandang di sejumlah daerah. Di Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan mencatat 36.196 laporan kasus ISPA pada minggu ke-28 hingga minggu ke-32 tahun 2026, dengan tren meningkat hingga 22 Agustus. Angka tersebut merupakan data kasus ISPA yang dilaporkan pada periode tersebut dan tidak boleh secara otomatis seluruhnya dianggap disebabkan oleh asap karhutla.
Di tingkat regional, ASEAN Specialised Meteorological Centre juga mencatat bahwa selama Agustus 2026, jumlah hotspot di Kalimantan, Sumatra, Sabah, dan Sarawak termasuk yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada akhir Agustus, asap dengan intensitas sedang hingga pekat terpantau melintasi sebagian Kalimantan dan wilayah negara tetangga.
Di sisi lain Asia, pada 26 Agustus 2026, kawasan Rasuwa di Nepal mengalami bencana dahsyat setelah lereng batu di Gunung Langtang Lirung runtuh dan membawa material es serta batu dalam sebuah longsoran batu-es. Material tersebut kemudian berubah menjadi aliran debris dan banjir bandang yang bergerak melalui lembah Bhote Koshi–Trishuli hingga mencapai wilayah perbatasan Nepal-Tiongkok.
Peristiwa itu pada awalnya sempat dikaitkan dengan gempa, tetapi kajian selanjutnya menunjukkan bahwa getaran yang terekam merupakan konsekuensi dari runtuhnya massa batu dan es, bukan gempa tektonik sebagai pemicu utama. ICIMOD menyebut peristiwa tersebut sebagai ice-rock avalanche, bukan glacial lake outburst flood atau GLOF dalam pengertian teknis.
Skala tragedinya pun jauh lebih besar daripada angka yang beredar pada hari-hari pertama. Hingga 2 Oktober 2026, Reuters melaporkan bencana tersebut telah menewaskan lebih dari 1.400 orang, sementara lebih dari 5.000 orang masih dinyatakan hilang. Pemerintah Nepal kini bahkan merancang langkah mitigasi terhadap ancaman danau glasial berbahaya sebagai bagian dari respons jangka panjang.
Dua peristiwa tersebut tidak boleh disederhanakan sebagai bencana dengan satu penyebab yang sama. Karhutla di Kalimantan memiliki rangkaian faktor meteorologis, kondisi lahan, sumber api, serta aktivitas manusia. Sementara tragedi Himalaya merupakan rangkaian kompleks kegagalan lereng, material batu-es, kondisi geologi, dan faktor lingkungan pegunungan.
Namun, keduanya menyampaikan satu pesan yang sama: ketika manusia mengabaikan batas-batas alam, risiko kehidupan dapat meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan kita mengantisipasinya.
Paradoks Peradaban Modern
Kita hidup pada zaman ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan kecepatan luar biasa. Teknologi mampu menghubungkan manusia yang terpisah ribuan kilometer. Industri menghasilkan berbagai kemudahan. Informasi bergerak dalam hitungan detik.
Namun, di tengah kemajuan tersebut, manusia justru menghadapi persoalan yang semakin kompleks: kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, kecemasan, konflik, hilangnya kepercayaan, dan keterasingan manusia dari lingkungan hidupnya sendiri.
Mengapa kemajuan tidak selalu membuat kehidupan menjadi lebih baik?
Barangkali karena manusia terlalu sibuk membangun dunia di luar dirinya, tetapi lupa membangun manusia yang akan menghuni dunia tersebut.
Ukuran keberhasilan manusia modern sering kali dipersempit menjadi apa yang dimiliki, jabatan yang dicapai, kekuasaan yang diperoleh, atau seberapa besar pengakuan yang diterima.
Pertanyaan “siapa saya?” perlahan bergeser menjadi “apa yang saya punya?” dan “seberapa jauh saya terlihat?”
Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula.
Cageur, Bageur, Bener, Singer, Pinter
Dalam kearifan budaya Sunda terdapat konsep nilai yang sering dirumuskan melalui lima karakter: cageur, bageur, bener, singer, dan pinter.
Cageur mengandung makna sehat; bageur berkaitan dengan kebaikan budi; bener menekankan kelurusan dan kejujuran; singer menggambarkan kepekaan serta kewaspadaan; sedangkan pinter berkaitan dengan kecerdasan dan pengetahuan.
Kelima nilai tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai jenjang, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi.
Kecerdasan tanpa kejujuran dapat berubah menjadi kecerdikan yang merugikan. Kekuasaan tanpa kebaikan dapat melahirkan kesewenang-wenangan. Pengetahuan tanpa kepekaan dapat menjadikan manusia pintar membaca angka tetapi gagal membaca penderitaan.
Maka, ukuran kemajuan manusia tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menguasai ilmu dan teknologi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk apa ilmu dan teknologi itu digunakan?
Ketika Alam Dipandang Hanya sebagai Objek
Keterputusan manusia dari dirinya sendiri pada akhirnya memengaruhi cara manusia memperlakukan alam.
Ketika manusia menempatkan dirinya sebagai pusat segala sesuatu, alam mudah berubah menjadi sekadar objek ekonomi.
Hutan dipandang sebagai kayu.
Tanah menjadi aset.
Sungai menjadi sumber produksi.
Laut menjadi ruang eksploitasi.
Gunung menjadi cadangan mineral.
Padahal alam bukan sekadar kumpulan benda yang dapat dihitung dalam neraca ekonomi.
Hutan menyimpan air. Tanah menopang kehidupan. Sungai menghidupi masyarakat. Laut menjaga ekosistem. Gunung menjadi bagian dari keseimbangan ekologis.
Dalam kearifan masyarakat Kanekes, dikenal pikukuh yang sering dirumuskan dalam ungkapan:
“Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak.”
Gunung tidak boleh diratakan, lembah tidak boleh dirusak.
Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa jauh sebelum istilah sustainable development menjadi bahasa kebijakan global, masyarakat tradisional telah mengenal gagasan tentang batas dalam memperlakukan alam.
Hutan yang hilang bukan hanya berarti berkurangnya pohon.
Ia dapat berarti berkurangnya kemampuan tanah menyimpan air, terganggunya ekosistem, meningkatnya kerentanan terhadap bencana, dan menyempitnya ruang hidup generasi mendatang.
Tragedi Himalaya dan Batas Kemampuan Manusia
Bencana Rasuwa memberi pelajaran lain.
Kajian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa peristiwa 26 Agustus tersebut merupakan rangkaian bencana yang sangat kompleks. World Weather Attribution menemukan bahwa kondisi pemanasan jangka panjang dan perubahan kondisi es serta permafrost dapat menjadi faktor yang memperlemah kestabilan lereng.
Namun para ilmuwan juga mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan satu-satunya penyebab langsung runtuhnya lereng tersebut.
Faktor geologi tetap sangat menentukan.
Dengan kata lain, perubahan iklim lebih tepat dipahami sebagai faktor yang dapat memperbesar kerentanan, bukan sebagai satu-satunya penyebab tragedi tersebut.
Pelajaran pentingnya adalah bahwa risiko bencana masa depan semakin membutuhkan pendekatan yang tidak sederhana.
Kita tidak cukup hanya bertanya kapan hujan turun.
Kita juga harus memahami bagaimana perubahan temperatur memengaruhi gletser, bagaimana pencairan es memengaruhi permafrost, bagaimana perubahan bentang alam memengaruhi kestabilan lereng, dan bagaimana aktivitas manusia meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap bahaya.
Ketika Manusia Kehilangan Sesamanya
Keterputusan tidak hanya terjadi antara manusia dan alam.
Ia juga terjadi antara manusia dengan manusia.
Kita dapat berkomunikasi dengan siapa pun melalui teknologi. Tetapi belum tentu mampu mendengarkan.
Kita dapat memiliki ribuan hubungan di media sosial. Tetapi belum tentu memiliki hubungan sosial yang kuat di lingkungan nyata.
Kita dapat hidup dalam masyarakat yang semakin terkoneksi, tetapi tetap merasa sendirian.
Kearifan Sunda mengenal gagasan silih asah, silih asih, silih asuh.
Saling mengasah.
Saling mengasihi.
Saling mengasuh.
Sementara prinsip someah hade ka semah mengajarkan keramahan kepada sesama.
Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan tidak pernah berdiri sendiri.
Manusia membutuhkan manusia lainnya.
Begitu pula manusia membutuhkan alam.
Dan alam membutuhkan manusia yang memahami batas.
Negara Bukan Sekadar Pengatur
Cara pandang tersebut membawa konsekuensi terhadap bagaimana negara dibangun.
Negara tidak cukup hanya hadir sebagai regulator, pengendali, atau pembuat kebijakan.
Negara juga harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak memutus hubungan antara manusia, lingkungan, ekonomi, kebudayaan, dan kehidupan sosial.
Pembangunan manusia harus berjalan bersama perlindungan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama keadilan sosial.
Kemajuan teknologi harus berjalan bersama etika.
Kekuatan negara harus berjalan bersama kesejahteraan rakyat.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, panjang jalan yang dibangun, jumlah gedung yang berdiri, atau besarnya investasi yang masuk.
Kita juga harus bertanya:
Apakah manusianya semakin bermartabat?
Apakah masyarakatnya semakin adil?
Apakah lingkungan hidupnya semakin terjaga?
Apakah hubungan sosialnya semakin kuat?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah generasi berikutnya masih memiliki ruang kehidupan yang layak?
Indonesia dan Ingatan tentang Keselarasan
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan warisan pemikiran tentang keselarasan.
Gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, solidaritas sosial, dan tanggung jawab terhadap komunitas telah hidup dalam berbagai tradisi Nusantara.
Persoalannya bukan apakah kita masih memiliki nilai-nilai tersebut.
Persoalannya adalah apakah nilai tersebut masih kita gunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.
Jangan sampai kearifan lokal hanya menjadi ornamen dalam festival budaya, slogan dalam pidato, atau materi dalam buku pelajaran.
Nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam pendidikan, tata ruang, kebijakan lingkungan, ekonomi, pembangunan wilayah, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan sosial.
Kita tidak harus kembali ke masa lalu.
Tetapi kita perlu belajar kembali dari masa lalu tentang sesuatu yang mungkin justru hilang dalam perjalanan menuju modernitas: kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam, bukan penguasa mutlak atas alam.
Untuk Siapa Semua Itu Dibangun?
Persoalan terbesar manusia mungkin bukan karena kita tidak tahu bagaimana membangun.
Kita sangat pandai membangun gedung, jalan, kota, kawasan industri, teknologi, sistem ekonomi, dan berbagai infrastruktur.
Yang sering terlupakan adalah pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Untuk siapa semua itu dibangun?
Dan lebih jauh:
Kehidupan seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada pemahaman bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya menghasilkan benda, tetapi juga membangun kualitas manusia.
Tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga keadilan.
Tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan.
Tidak hanya menguasai alam, tetapi juga merawatnya.
Tidak hanya memperpanjang usia manusia, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan yang dijalani memiliki martabat dan makna.
Membangun Peradaban yang Tidak Memutus Hubungan dengan Alam
Karhutla Kalimantan dan tragedi Himalaya tidak boleh hanya berhenti sebagai berita yang kemudian dilupakan setelah api padam dan air surut.
Keduanya harus menjadi bahan refleksi.
Karena bencana selalu meninggalkan dua jenis kerusakan.
Yang pertama adalah kerusakan yang terlihat: rumah hancur, hutan terbakar, jalan putus, jembatan runtuh, fasilitas publik rusak, dan manusia kehilangan tempat tinggal.
Yang kedua lebih dalam: hilangnya rasa aman dan keyakinan bahwa masa depan masih dapat dikendalikan.
Di tengah perubahan lingkungan yang semakin cepat, manusia perlu membangun kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam sekaligus memperkuat solidaritas sosial.
Kita membutuhkan teknologi.
Kita membutuhkan ilmu pengetahuan.
Kita membutuhkan sistem peringatan dini.
Kita membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat.
Tetapi semuanya harus berdiri di atas satu kesadaran: manusia bukan satu-satunya pemilik kehidupan.
Ketika manusia kembali menemukan dirinya, ia akan lebih mudah memahami hubungannya dengan alam.
Ketika manusia kembali menghormati alam, ia akan menyadari keterikatannya dengan sesama.
Dan ketika manusia memahami bahwa dirinya, alam, dan sesamanya merupakan satu kesatuan kehidupan, pembangunan tidak lagi sekadar menjadi proyek ekonomi.
Ia berubah menjadi ikhtiar membangun peradaban.
Pada akhirnya, membangun kembali tatanan kehidupan bukanlah upaya untuk menguasai dunia dengan cara yang semakin cepat.
Sebaliknya, ia adalah perjalanan untuk belajar kembali hidup sebagai bagian dari dunia yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri.
Sebab mungkin persoalan terbesar peradaban modern bukan karena manusia tidak mampu membangun dunia.
Persoalannya adalah apakah manusia masih mampu hidup selaras dengan dunia yang telah dibangunnya.
Komentar