JurnalPatroliNews – Jakarta – Kunjungan sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tampak memberikan arahan kepada para perwira menengah kepolisian—hal yang dinilai sejumlah pihak sebagai langkah tidak bijak, bahkan berpotensi menyalahi norma etika kenegaraan.
Refly Harun, pakar hukum tata negara, angkat bicara mengenai kejadian ini. Lewat kanal YouTube pribadinya pada Minggu, 20 April 2025, ia menyebut bahwa tindakan tersebut berpotensi memberi contoh yang salah, terutama bagi para calon pemimpin di institusi Polri.
“Bagaimana mungkin mereka, yang kelak akan menduduki posisi strategis, justru tidak memahami batasan antara praktik kenegaraan yang sehat dan yang keliru?” ujar Refly tegas.
Menurut Refly, peserta Sespimmen—yang berasal dari jajaran Komisaris Polisi (Kompol) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)—seharusnya menjalani pendidikan dengan standar integritas tinggi, bukan justru dibawa dalam interaksi yang berpotensi merusak objektivitas institusional mereka.
“Bayangkan, mereka mendatangi rumah pribadi mantan presiden yang posisinya kini tengah jadi sorotan publik. Ini bukan sekadar tidak elok, tapi juga bisa mencederai prinsip netralitas dan independensi aparat hukum,” ujarnya.
Refly juga menyoroti fenomena lain yang menurutnya tak kalah mengganggu: sejumlah pejabat dan menteri di pemerintahan saat ini masih tampak menunjukkan loyalitas kepada Jokowi, meskipun masa jabatannya sudah selesai.
“Para menteri sekarang bukan lagi pembantu Presiden Jokowi, melainkan pembantu Presiden Prabowo. Jika mereka masih sowan ke Jokowi, itu menunjukkan loyalitas ganda yang berbahaya,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto seharusnya mulai menertibkan praktik-praktik seperti ini agar tidak berkembang menjadi preseden yang melemahkan otoritas dan sistem pemerintahan yang sedang ia bangun.
“Jika pola seperti ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin sistem hukum dan etika kenegaraan kita akan terganggu, bahkan ambruk,” pungkas Refly.
Komentar