Dengan panca indra yang menyatukan antara alam pikir dan alam rasa, maka manipulasi “big data” untuk kepentingan kekuasaan dipastikan tidak mudah dilakukan. Ketika indra pendengar menangkap bagaimana biaya pemilu yang begitu mahal, maka stimulus ini akan mendorong sistem otak yang terkoneksi dengan mata hati untuk mencari solusi bagaimana biaya pemilu bisa ditekan. Tetapi ketika sistem otak sudah digelapkan oleh kenikmatan kekuasaan, maka mahalnya pemilu akan menjadi pembenar bagi “big data” untuk kepentingan kekuasaan.
Hal yang sama juga nampak dalam kasus antrian minyak goreng. Ketika stimulus panca indra merekam antrian rakyat untuk mendapatkan minyak goreng, maka dalam panca indra yang termanipulasi, realitas kelangkaan minyak goreng dijawab dengan kunjungan ke pasar. Di sini instrumen “big data” dinafikan kebenarannya sehingga diperlukan “kunjungan simbolik” dengan datang ke pasar. Dengan media yang menyertainya, dibumbui oleh narasi kepekaan kemanusiaan, maka kunjungan ke pasar sepertinya menjadi jalan yang membuka solusi. Kelangkaan minyak goreng sebenarnya begitu mudah dirasakan ketika kematangan panca indra merespons kebenaran persoalan.
Bagi mereka yang telah mematangkan panca indranya, antrian minyak goreng dilihat sebagai gangguan nyata sistem produksi dan distribusi yang memainkan hukum ekonomi pasar. Hukum ini sangatlah sederhana. Ketika permintaan jauh lebih besar daripada penawaran, maka harga pasti akan naik, begitu pula sebaliknya. Hukum dasar ilmu ekonomi ini, bagi sosok menteri perdagangan sepertinya menjadi begitu rumit. Mengapa? Sebab panca indra telah dibelokkan. Bahkan panca indra dalam olah pikir dipisahkan dengan suara hati nurani akibat kuatnya pengaruh “si penikmat keuntungan”.
Dengan demikian, kelangkaan minyak goreng tidak perlu dijawab oleh pemegang kebijakan dengan bergiliran berkunjung ke pasar. Sebab begitu banyak instrumen yang bisa dipakai untuk mengambil ketegasan dengan mengurai persoalan: mengapa langka? Bagaimana produksi dan distribusinya? Siapa memainkan apa? Di mana titik rawan persoalannya, serta berbagai pertanyaan investigatif lainnya.
Atas berbagai pertanyaan di atas, dalam panca indra yang benar, maka kelangkaan minyak goreng cukup dijawab dalam ketegasan atas kebijakan, aturan hukum, pengawasan produksi dan distribusi, hingga melepaskan diri dari berbagai “kelekatan” dengan pemegang modal, dan menjauhkan diri dari hasrat mencari keuntungan. Dengan pendekatan yang sama dapat disimpulkan bahwa potret kelangkaan minyak goreng menunjukkan bagaimana kapitalisme semakin merajalela sehingga instrumen kekuasaan menjadi tidak berdaya.
Kesalahan penggunaan panca indra juga terjadi ketika seorang pejabat membangun rasa percaya diri pada kebenaran “big data” yang menjadi pembenar mengapa pemilu harus ditunda. Kalau dalam kelangkaan minyak goreng “big data” menjadi tiada, dalam kasus penundaan pemilu, “big data” menjadi segalanya.
Tanpa perlu banyak perdebatan, big data dalam karakter sebenarnya hadir sebagai himpunan informasi komprehensif apa adanya. Ketika ada fenomena rakyat mengantre minyak goreng, maka stimulus yang disampaikan pun sama: langka artinya tidak tersedia, dan kenaikan harga adalah realita. Ketika stimulus ini ditangkap oleh kebenaran panca indra harusnya berkorelasi dengan solusi kebijakan nyata: minyak goreng tersedia tanpa kenaikan harga.
Dengan demikian menjadi penting mengupayakan agar panca indra, stimulus, respons sistem otak, dan alam rasa dapat menyatu agar realitas kehidupan rakyat dapat dipotret dalam gambaran yang sebenarnya. Karena itulah mengapa setiap pemimpin bangsa, termasuk elite politik memiliki
Komentar