JurnalPatroliNews – Jakarta – Sebuah peristiwa melingkupi panggung debat Calon Wakil Presiden pada tanggal 22 Desember 2023. Uniknya, acara tersebut tidak diselenggarakan di hadapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun panggung telah disiapkan khusus untuk menjadi tempat berdialog Capres-Cawapres. Ironisnya, biaya pembuatan panggung tersebut tidaklah sedikit. Walaupun pemerintah berjanji untuk berhemat, namun tindakan yang terjadi justru sebaliknya.
Seolah sebuah sandiwara politik, berbagai fenomena terus digelar untuk memanipulasi situasi demi kepentingan politik penguasa saat ini. Pertanyaan muncul: Mengapa KPU, lembaga independen yang ditugaskan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan debat Cawapres, tidak menggunakan tempat yang sama dengan debat Capres pada 12 Desember 2023 lalu? Samuel F. Silaen, seorang pengamat politik, menyuarakan kebingungan ini.
Silaen dengan tegas menyampaikan dugaan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini memiliki ketidakberesan. Ia mencurigai kegelisahan terkait debat antar Cawapres, terutama terkait kesiapan tempat. Di halaman KPU, katanya, mungkin sulit untuk menempatkan alat contekan, sementara di Jakarta Convention Center (JCC) kemungkinan besar lebih dapat diatur.
“Dalam situasi seperti ini, bagi mereka yang telah berpengalaman dan memiliki rekam jejak teruji, tempat debat mungkin bukan masalah serius. Namun, bagi salah satu Cawapres hasil putusan Mahkamah Konstitusi, tampaknya terdapat kegamangan yang mendorong pencarian tempat yang aman dan nyaman,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA).
Silaen membedakan reaksi antara mereka yang tenang dan memiliki pengalaman dengan mereka yang gugup atau belum teruji. Menurutnya, bagi yang belum terbiasa dengan dinamika politik, kegugupan dapat menghantui pikiran dan mempengaruhi penampilan. Hal ini mengundang pertanyaan terkait kualitas dan kehandalan calon yang mungkin belum memiliki pengalaman dan rekam jejak yang teruji.
Dengan lugas, Silaen menyimpulkan bahwa harapan terhadap seseorang yang belum terlalu berpengalaman dalam politik mungkin hanya sebatas lelucon. Mereka mungkin mencoba-coba untuk mencapai sesuatu tanpa memiliki dasar pengalaman yang cukup. Dalam konteks ini, keberhasilan mungkin lebih bergantung pada dukungan orang lain daripada kemampuan individu yang bersangkutan, tandasnya.
Komentar