Memang penting digarisbawahi adalah statement presiden tentang pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, mubazir dan yang dibuat-buat padahal alasannya untuk nyolong. Itu semua mesti dan memang penyakit lama, sudah kronis, yang harus dihentikan dan dibersihkan.
Disini Presiden dan kabinetnya sudah masuk dalam tahap eksekusi kebijakan dan terus menerus harus di fine-tune (disetel agar harmonis) dengan strategi besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 yang perlu “diefisienkan” itu meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Tak perlu studi banding soal kemiskinan ke negara maju seperti Australia. Pakai internet, belajar gratis dan hemat ongkos. Kalau mau pelesiran atau jalan-jalan silahkan pakai uang sendiri, jangan pakai uang negara.
Tepi di Inpres No.1 tahun 2025 itu jelas dikatakan bahwa belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dan para pengawai negeri tak perlu risau, dan rakyat penerima bantuan sosial tak perlu khawatir. Memang, dari pada korupsi bansos (seperti kasus Juliari Batubara, PDIP) mendingan bagi-bagi bansos bagi rakyat miskin.
Dari PDB Indonesia yang saat ini (2025) sekitar 4000 dollar menuju kisaran 14000 dollar ke atas sebagai syarat lepas dari middle-income trap, semua unsur PDB tersebut harus dikejar.
Untuk periode sekarang, Presiden menargetkan sasaran investasi. Investasi akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja 2,4 juta orang di tahun 2024 merupakan peningkatan 34,7 persen dibanding tahun sebelumnya.
Lapangan kerja pada gilirannya berdampak pada penguatan konsumen yang artinya juga berdampak pada pengeluaran (consumption). Semakin tinggi PDB suatu negara, maka semakin besar potensi ekspornya. Peningkatan PDB akan berdampak positif pada peningkatan nilai ekspor, sehingga akan membuka peluang yang menguntungkan bagi sektor usaha ekspor.
Komentar