Belum lagi soal retret yang merupakan agenda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membekali para kepala daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing, malah diboikot oleh Megawati. Para kepala daerah yang dipilih rakyat dan jernih otaknya tidak mau menggubris perintah ketum partainya yang delusional seperti itu. Mereka yang bermental petugas partai ya tetap gemetaran di luar pagar.
Baru-baru ini PDIP melalui salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusatnya, Deddy Sitorus (yang jadi kaki tangan Hasto) kembali menebar fitnah. Ia bilang adanya permintaan dari pihak yang tidak diketahui asalnya agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Selain itu agar PDIP tidak memecat Joko Widodo sebagai kader partai.
Deddy Sitorus ia mengungkapkan bahwa ada seorang utusan yang mendatangi pihaknya pada 14 Desember 2024 lalu dan menyampaikan permintaan tersebut. Bahkan, Deddy menyebut adanya ancaman bagi sembilan kader PDIP yang akan dijadikan target oleh aparat penegak hukum. Karena itu Deddy Sitorus meyakini bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK merupakan bagian dari upaya kriminalisasi yang dilandasi oleh itikad tidak baik dan kesewenang-wenangan.
Upaya menyeret-nyeret nama Jokowi dalam pusaran kasus Harun-Hasto dan Atasan Hasto ini adalah cerminan kepanikan di internal PDIP sendiri. Mereka telah kehilangan kader-kader terbaiknya, baik yang mantan presiden, atau yang sekarang sedang jadi wakil presiden maupun yang sedang jadi gubernur di Sumatera Utara. Juga kader-kader lainnya yang sekarang terus berkiprah di berbagai bidang lain.
Mereka dikeluarkan atau dipecat oleh PDIP, tapi malah mereka sendiri yang sekarang kebingungan dan malah panik. Katanya kemarin mau minta tolong Pak Prabowo agar mengintervensi agar Hasto dilepaskan dari status tersangkanya, tapi malah sekarang jadi terdakwa. Naik kelas statusnya.
Jangan bersedih, tetaplah semangat, karena kebenaran pasti sedang mencari jalannya sendiri. Satyameva Jayate. Kebenaran yang sejati, bukan yang difabrikasi.
Jakarta, Sabtu 15 Maret 2025
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., pemerhati masalah ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta,
Komentar