JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk merealisasikan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam podcast RMOL yang digelar di kawasan Kantor Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Sejak resmi memulai tugas pada 1 Maret 2025, Andra memfokuskan visinya pada sejumlah agenda strategis, mulai dari pendidikan gratis, pelayanan kesehatan terjangkau, pembangunan jalan desa, hingga kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Kami ingin memastikan seluruh janji kampanye benar-benar diwujudkan, bukan sekadar slogan. Masyarakat harus bisa langsung merasakan manfaatnya,” ujar Andra dalam sesi podcast tersebut.
Ia menekankan bahwa kebijakan sekolah gratis kini telah berjalan dan berlaku bagi seluruh pelajar, baik di sekolah negeri maupun swasta, mulai tahun ajaran 2025. Menurut Andra, pendidikan gratis merupakan pondasi untuk membentuk SDM unggul dan kompetitif.
“Banten memiliki keunggulan geografis karena berdekatan dengan Jakarta, serta kekayaan sumber daya alam yang besar. Tapi semuanya tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. Maka dari itu, pendidikan menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Ia optimistis bahwa peningkatan kualitas manusia akan berdampak pada peningkatan investasi. Terbukti, Provinsi Banten selama beberapa tahun terakhir selalu masuk dalam lima besar wilayah dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional. Di tahun 2025, target investasi untuk Banten dari pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp119 triliun.
“Kalau SDM-nya kuat, maka target itu sangat realistis dicapai,” ujar Andra penuh keyakinan.
Dalam bidang pembangunan fisik, Andra telah menggulirkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau disingkat Bang ANDRA, yang ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan penghubung antar desa. Ia mengakui bahwa proyek ini tidak mudah dan mungkin tak akan selesai dalam lima tahun, namun tetap harus dijalankan secara terencana.
“Penting untuk memastikan pemerataan pembangunan. Jangan sampai Tangerang Raya terus berkembang, sementara wilayah seperti Lebak dan Pandeglang tertinggal. Ini yang coba kami selesaikan lewat Bang ANDRA,” tuturnya.
Sementara dalam kebijakan fiskal daerah, Andra juga telah menerbitkan keputusan yang memperpanjang pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025.
“Langkah ini bukan semata-mata untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi lebih pada keinginan untuk memperoleh data kendaraan yang akurat sebagai dasar perencanaan keuangan daerah,” jelasnya.
Dengan berbagai program tersebut, Andra Soni berharap Banten bisa tumbuh menjadi provinsi yang lebih inklusif, maju, dan berdaya saing tinggi.
Komentar